Malang, REALITA – Kongres Kebudayaan Nusantara yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/8/2026), berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat budaya dari sejumlah daerah di Indonesia.
Forum yang diprakarsai Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut mengusung tema “Menggali Jejak-jejak Peradaban Nusantara sebagai Pondasi Nilai Kearifan Luhur untuk Membangun Kepribadian Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045.”
Namun, pelaksanaan kongres menyisakan pertanyaan di kalangan peserta. Pasalnya, Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang sebelumnya disebut dalam agenda atau undangan kegiatan, tidak tampak hadir hingga acara berakhir.
Ketua Pelaksana Kongres Kebudayaan Nusantara, Agung Rizkhi Zaifudin, sebelumnya menyampaikan bahwa sejumlah tokoh nasional dan pemerintahan diundang dalam kegiatan tersebut.
Di antaranya Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Dr. Bambang Noorsena, Prof. Djoko Saryono, serta jajaran Pemerintah Kabupaten dan Kota Malang.
Agung mengatakan, kongres tersebut diharapkan menjadi ruang bersama bagi seluruh elemen bangsa untuk menggali kembali nilai-nilai luhur peradaban Nusantara sebagai fondasi dalam memperkuat jati diri bangsa.
“Kongres ini diharapkan menjadi ruang bersama bagi seluruh elemen bangsa untuk menggali kembali nilai-nilai luhur peradaban Nusantara sebagai fondasi memperkuat jati diri bangsa,” ujar Agung.
Kegiatan berlangsung mulai pukul 07.30 WIB hingga sekitar pukul 11.45 WIB. Panitia menyebut jumlah peserta dan tamu undangan mencapai sekitar 1.200 orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.
Sejumlah tokoh dan perwakilan lembaga disebut turut hadir, di antaranya Gusti Tedjo Wulan dari Keraton Surakarta, Direktur Utama RRI Kota Malang, Ida Pedande dari Bali, perwakilan Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nani Bandawati, Dr. Bambang Noorsena, Ketua PSHT Mardjoko, serta para budayawan dan pemerhati budaya.
Panitia berharap kongres tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu memperkuat persatuan bangsa melalui pelestarian nilai budaya, semangat gotong royong, serta penguatan identitas nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum kebudayaan dan bukan sekadar ajang politik,” imbuh Agung.
Sementara itu, kekecewaan disampaikan salah satu peserta tamu, Ki Jontor Siswanto, perwakilan Yayasan Kebangkitan Nusantara Ratu Adil.
Ia mengatakan pihaknya hadir dengan membawa gagasan program produksi film kolosal berjudul “Suryo Mojopahit Perekat Nusantara.”
Menurut Ki Jontor, gagasan tersebut telah disampaikan dalam salah satu komisi kongres. Namun, ia mengaku tidak mendapatkan respons sebagaimana yang diharapkan.
“Program yang kami sampaikan masuk dalam Komisi V, tetapi tidak ada respons sama sekali. Tentunya kami sangat kecewa karena kami datang membawa gagasan yang menurut kami berkaitan langsung dengan upaya memperkuat kebudayaan dan sejarah Nusantara,” ujar Ki Jontor saat ditemui tim media di lokasi kegiatan.
Ia menilai pelaksanaan kongres belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi peserta yang sebelumnya mengikuti kegiatan pra-kongres secara daring.
“Kami sebelumnya mengikuti zoom pra-kongres dan memiliki ekspektasi bahwa forum ini akan menjadi ruang yang benar-benar mampu menyerap aspirasi masyarakat budaya. Tetapi kenyataannya, apa yang kami harapkan belum sepenuhnya kami rasakan,” katanya.
Ki Jontor juga menyoroti ketidakhadiran Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Menurutnya, peserta tentu memahami bahwa agenda pejabat negara dapat berubah. Namun, menurut dia, peserta membutuhkan informasi yang jelas mengenai perubahan agenda tersebut.
“Berdasarkan informasi dan undangan yang kami terima sebelumnya, ada harapan Presiden RI dan Menteri Kebudayaan dapat hadir. Tetapi pada pelaksanaannya keduanya tidak hadir. Sampai acara selesai, kami belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan ketidakhadiran tersebut,” ungkapnya.
Menurut Ki Jontor, persoalan utama bukan semata-mata mengenai hadir atau tidaknya pejabat negara.
Yang lebih penting, kata dia, adalah bagaimana aspirasi masyarakat budaya yang telah datang dari berbagai daerah dapat ditampung dan mendapatkan tindak lanjut nyata.
“Yang kami harapkan bukan hanya kehadiran pejabat. Kami ingin ada tindak lanjut terhadap gagasan masyarakat budaya. Jangan sampai setelah kongres selesai, aspirasi yang disampaikan juga selesai tanpa kejelasan,” tegasnya.
Dengan jumlah peserta yang mencapai sekitar 1.200 orang, kongres tersebut membawa harapan besar dari masyarakat budaya di berbagai daerah.
Karena itu, peserta berharap hasil kongres tidak berhenti pada forum diskusi, penyampaian gagasan, maupun rekomendasi semata.
Mereka menginginkan adanya mekanisme yang jelas mengenai hasil kongres, termasuk siapa yang akan menerima rekomendasi, bagaimana proses pengawalan, serta bentuk tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi masyarakat budaya.
Sebab, semangat menggali kembali peradaban Nusantara akan kehilangan makna apabila tidak diikuti kebijakan dan program nyata untuk menjaga serta mengembangkan kebudayaan Indonesia.
Hingga kegiatan berakhir, Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak tampak hadir dalam Kongres Kebudayaan Nusantara.
Awak media telah mencatat adanya informasi sebelumnya mengenai rencana kehadiran keduanya sebagaimana disampaikan pihak penyelenggara. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari panitia mengenai alasan ketidakhadiran Presiden maupun Menteri Kebudayaan serta apakah terdapat perubahan agenda yang telah diinformasikan kepada peserta.
Konfirmasi kepada pihak panitia dan pihak terkait masih diperlukan agar publik mendapatkan informasi yang utuh mengenai perubahan agenda tersebut.
Pada akhirnya, Kongres Kebudayaan Nusantara memiliki pekerjaan rumah setelah panggung acara ditutup: membuktikan bahwa suara para budayawan, penghayat kepercayaan, pemerhati budaya, dan masyarakat dari berbagai daerah benar-benar ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program nyata, bukan berhenti sebagai agenda seremonial.
Alfian
