Bangkalan, REALITA – Wacana pengembangan kawasan industri PT Wiraraja Madura Industrial Estate di Bangkalan mulai memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat Madura.
Sebagian kalangan pemuda melihat industrialisasi sebagai peluang besar untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah. Namun, di sisi lain, sejumlah ulama dan organisasi keumatan meminta agar rencana tersebut dikaji lebih mendalam, bahkan mengusulkan penundaan hingga Madura memiliki status sebagai provinsi.
Perbedaan pandangan tersebut mencuat setelah sejumlah masukan disampaikan dalam forum ulama Madura. Di tengah dinamika itu, BASSRA menegaskan belum mengambil keputusan resmi untuk menerima maupun menolak rencana industrialisasi tersebut.
Pemuda: Jangan Sampai Madura Hanya Jadi Penonton
Tokoh pemuda Bangkalan Timur, H. Safi’i, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan industri di Madura, khususnya Bangkalan.
Menurutnya, industrialisasi dapat menjadi salah satu pintu masuk bagi peningkatan ekonomi masyarakat apabila dikelola dengan baik dan memberikan ruang yang besar bagi warga lokal.
“Sangat setuju adanya industrialisasi demi kemajuan Madura, khususnya Bangkalan. Insya Allah dengan adanya industri di kawasan Madura akan berdampak baik bagi masyarakat lokal, khususnya Bangkalan,” tegas H. Safi’i kepada NusantaraNews.id, Senin (17/8/2026).
Ia menilai manfaat industri tidak semestinya hanya diukur dari jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Masyarakat lokal, terutama generasi muda, harus didorong menjadi bagian dari rantai ekonomi industri.
Mulai dari UMKM, jasa transportasi, penyedia makanan, kontraktor lokal hingga berbagai kebutuhan penunjang industri dinilai dapat menjadi peluang ekonomi baru.
“Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Pemuda harus siap menjadi pelaku usaha, mulai dari UMKM, jasa, transportasi, sampai penyedia kebutuhan industri. Kalau dikelola bersama, ini bisa jadi lokomotif ekonomi baru Madura,” ujarnya.
Namun, Safi’i juga menekankan pentingnya keterbukaan dan komunikasi antara investor, pemerintah, tokoh masyarakat, ulama dan masyarakat sekitar.
Menurutnya, investasi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat lokal serta tidak menjadi sumber konflik sosial di kemudian hari.
AUMA Sampaikan Enam Poin Keberatan
Di sisi lain, Aliansi Ulama Madura (AUMA) menyampaikan sejumlah masukan kepada BASSRA terkait rencana industrialisasi tersebut.
Dalam surat berjudul “Masukan AUMA Kepada BASSRA”, AUMA menyampaikan enam poin keberatan. Di antaranya kekhawatiran masyarakat lokal hanya menjadi pekerja, potensi perubahan sosial dan budaya, hingga persoalan tata kelola kawasan industri.
Salah satu usulan yang muncul adalah agar pengembangan kawasan industri ditunda sampai Madura memiliki status sebagai provinsi sehingga masyarakat Madura dinilai memiliki ruang lebih besar dalam menentukan arah tata ruang dan pembangunan wilayahnya sendiri.
Dalam rapat bersama BASSRA, KH. R. Ali Badri Zaini disebut menyampaikan bahwa sekitar 80 persen ulama Madura sepakat meminta penolakan atau penundaan terhadap rencana tersebut.
Namun, pernyataan tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan resmi seluruh BASSRA.
BASSRA: Belum Ada Keputusan Menolak maupun Menerima
Sekretaris Jenderal Ulama BASSRA, KH. Syafik Rofii, memberikan klarifikasi terkait dinamika tersebut.
Ia membenarkan bahwa pertemuan pada Minggu (16/8/2026) membahas persoalan industrialisasi di Bangkalan. Namun, menurutnya, forum tersebut belum menghasilkan keputusan resmi untuk menolak maupun menerima rencana tersebut.
“Namun forum tersebut tidak menghasilkan keputusan untuk menolak ataupun menerima rencana tersebut. Masih butuh kajian lebih mendalam dan pelibatan seluruh elemen,” ujar KH. Syafik Rofii.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap BASSRA terhadap rencana industrialisasi masih berada dalam tahap pembahasan.
Artinya, berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat belum bisa disebut sebagai keputusan final organisasi.
Investasi Masuk, Siapa yang Menikmati?
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, beredar pula materi sosialisasi dengan pesan “Masyarakat Jangan Hanya Menjadi Pekerja.”
Pesan tersebut mendorong masyarakat Madura agar tidak sekadar menjadi tenaga kerja ketika investasi masuk, tetapi juga mengambil posisi sebagai pelaku ekonomi.
Gagasannya sederhana: investasi boleh masuk, tetapi nilai ekonomi harus sebanyak mungkin tinggal dan berputar di Madura.
Persoalannya kemudian bukan hanya apakah industrialisasi perlu didukung atau ditolak, melainkan bagaimana memastikan keberadaan industri benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal.
Apakah tenaga kerja lokal akan menjadi prioritas? Seberapa besar ruang bagi UMKM dan pengusaha Madura? Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan tata ruang? Serta siapa yang akan mengawasi agar masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton di tengah geliat investasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dijawab sebelum industrialisasi berjalan lebih jauh.
Menunggu Sikap Resmi
Perbedaan pandangan antara kelompok yang mendorong percepatan industrialisasi dengan pihak yang meminta kehati-hatian menunjukkan bahwa pembangunan kawasan industri di Madura bukan sekadar persoalan investasi.
Di satu sisi, Bangkalan membutuhkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kekhawatiran mengenai dampak sosial, budaya, lingkungan serta masa depan tata ruang Madura.
Karena itu, keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat menjadi kunci agar industrialisasi tidak justru melahirkan persoalan baru.
Untuk sementara, BASSRA masih menampung berbagai masukan dan belum menetapkan sikap resmi menerima ataupun menolak rencana pengembangan kawasan industri PT Wiraraja Madura Industrial Estate.
Tarik ulur kepentingan pun masih berlangsung. Pertanyaan besarnya kini bukan sekadar “industri atau tidak?”, tetapi “industrialisasi seperti apa yang benar-benar berpihak kepada masyarakat Madura?”
eMHa
