Bangkalan, REALITA – Rencana industrialisasi di Pulau Madura kembali menjadi sorotan. Kali ini, kekhawatiran datang dari salah satu tokoh kharismatik Madura, KHR Ali Badri Zaini, yang mempertanyakan proses lahirnya nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait rencana pengembangan kawasan industri di Bangkalan.
Menurut KHR Ali Badri Zaini, pembangunan industri di Madura pada prinsipnya tidak harus ditolak. Namun, proses perencanaannya dinilai perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat Madura, khususnya para ulama dan tokoh masyarakat yang selama ini memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan sosial dan kearifan lokal.
Hal tersebut disampaikan KHR Ali Badri Zaini saat ditemui awak media di kediamannya, Desa Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Kamis (13/8/2026).
Ia menyayangkan adanya wacana dan langkah kerja sama industrialisasi yang menurutnya belum didahului musyawarah secara luas dengan para tokoh ulama di Madura.
“Saya sangat menyayangkan apabila industrialisasi Madura, khususnya di Bangkalan, dilakukan tanpa musyawarah dengan para tokoh ulama se-Madura,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian KHR Ali Badri Zaini adalah kesiapan sumber daya manusia lokal.
Ia menilai, pembangunan kawasan industri harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat Madura agar warga setempat tidak hanya menjadi penonton ketika investasi besar masuk ke daerahnya.
Menurutnya, tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan sejak awal.
“Kalau masyarakat lokal tidak dipersiapkan, jangan sampai nanti masyarakat Madura justru menjadi penonton atau hanya sebagai tamu di tanah kelahirannya sendiri,” tegasnya.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu memastikan adanya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal melalui pendidikan, pelatihan, peningkatan keterampilan, serta mekanisme rekrutmen yang transparan.
Kekhawatiran tersebut, lanjutnya, bukan muncul tanpa alasan. Para ulama dan tokoh Madura sebelumnya disebut telah mencermati berbagai dampak sosial yang muncul di daerah lain setelah berkembang menjadi kawasan industri.
Batam menjadi salah satu daerah yang disebut pernah menjadi bahan kajian untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan industri memengaruhi masyarakat setempat.
KHR Ali Badri Zaini menilai pengalaman daerah lain seharusnya menjadi bahan evaluasi sebelum industrialisasi dalam skala besar diterapkan di Madura.
“Jangan hanya melihat sisi positifnya. Kita juga harus melihat dampak sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan tenaga kerja yang mungkin muncul,” katanya.
Sorotan juga diarahkan pada rencana kerja sama dengan pihak asing, termasuk adanya penandatanganan MoU antara Guangdong (Fenyong) ASEAN Industrial Park dari Tiongkok dengan PT Wira Raja Madura International yang dipimpin Akhmad Ma’ruf Maulana selaku President Director.
Menurut KHR Ali Badri Zaini, masuknya investasi asing perlu disertai kajian yang komprehensif serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal.
Ia juga mengingatkan agar masuknya investasi tidak menimbulkan kesenjangan antara masyarakat lokal dengan tenaga kerja dari luar daerah maupun tenaga kerja asing.
“Industrialisasi memang bisa membawa peluang ekonomi. Tetapi dampak negatifnya juga harus dihitung sejak awal. Jangan sampai masyarakat lokal kehilangan ruang di daerahnya sendiri,” ujarnya.
KHR Ali Badri Zaini juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak terburu-buru dalam mendorong industrialisasi Madura.
Ia meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pembangunan industri harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal, budaya, lingkungan, pendidikan dan kesempatan kerja.
“Kepada Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, saya memohon agar melihat kembali aspek-aspek negatifnya. Jangan hanya melihat dari segi positifnya,” katanya.
Di balik perdebatan mengenai industrialisasi, KHR Ali Badri Zaini menyebut Madura masih memiliki cita-cita politik dan pembangunan yang selama ini belum terwujud, yakni pembentukan Provinsi Madura.
Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan pembangunan berskala besar di Madura semestinya dibicarakan secara matang bersama masyarakat dan tokoh-tokoh Madura.
“Industrialisasi jangan sampai menghilangkan cita-cita besar masyarakat Madura. Kita ingin pembangunan yang membawa kesejahteraan, tetapi tetap menjaga jati diri dan kepentingan masyarakat Madura,” pungkasnya.
aba
