Pasuruan, REALITA —Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan tanggapan dan jawaban atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dalam sidang Paripurna di Gedung DPRD pada Rabu (04/11/26).
Jawaban pemerintah daerah secara detail serta fokus pada efisiensi anggaran, digitalisasi pendapatan daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga transparansi rencana pembiayaan pinjaman daerah.
Pertama PU dari Fraksi PKB soal Optimalisasi Pajak dan Perlindungan Ekonomi Rakyat,Pemerintah Daerah menegaskan commitment dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui instrumen digital, perbaikan sistem pelayanan, serta peningkatan pengawasan potensi pendapatan.
Juga soalTarget penerimaan disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi lokal tanpa mengganggu iklim investasi, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Di bidang Pendidikan & Kesehatan: Program beasiswa bagi santri/siswa berprestasi, anak yatim, dan anak kurang mampu terus dijalankan. Di bidang kesehatan, dilakukan rehabilitasi dan pengembangan Puskesmas 24 jam/rawat inap, perluasan UHC JKN, cek kesehatan gratis, serta pembangunan RSUD Purwodadi.
Sektor Infrastruktur Alokasi anggaran difokuskan pada perbaikan jalan, jembatan, irigasi, drainase, penanggulangan banjir, sanitasi, air minum, dan perbaikan RTLH dengan kebijakan afirmatif bagi kawasan perdesaan.
Terkait pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar dari PT SMI dialokasikan untuk infrastruktur prioritas sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (fiscal prudence).
Menjawab PU Fraksi Gerindra, Mas Rusdi menjalaskan Revitalisasi Ekonomi & Wisata Pembiayaan difokuskan pada pemenuhan belanja wajib, pembangunan RSUD Purwodadi, serta revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo dan Pemandian Alam Banyubiru guna memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
Terkiat upaya pengelolaan Persampahan, Pemkab akan memfokuskan pada penguatan TPS3R, Bank Sampah, penetapan BLUD Persampahan, pengoptimalan TPA Wonokerto, hingga penyiapan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL/PTLS).
Selanjutnya PU -Fraksi PDI Perjuangan soal Insentif Pajak UMKM dan Tata Kelola Pinjaman Transparan,Pemerintah Daerah menyambut baik masukan Fraksi PDI Perjuangan dan menetapkan sejumlah kebijakan insentif fiskal:
Di antaranya Paket Insentif & Bebas Pajak, Pemkab memberikan pembebasan pajak bagi UMKM dengan omset hingga Rp5.000.000, pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta tarif lebih murah untuk lahan produksi pangan dan ternak.
“soal Cicilan pinjaman daerah dipastikan tidak mengurangi anggaran pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa) karena telah dihitung cermat sejak tahap perencanaan “jelas Rusdi.
Terkait sorotan Fraksi Golkar soal objektivitas penganggaran belanja pegawai serta modernisasi sektor pertanian di jelaskan untuk Program prioritas pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas padi dan jagung, perapan smart farming, penguatan sarana irigasi, dan perlindungan lahan pertanian.
Pemkab Pasuruan juga menegaskan komitmennya dalam penganggaran yang efisien dan berdampak langsung pada masyarakat di mana alokasi belanja difokuskan pada program prioritas yang terukur dan menghindari kegiatan seremonial.(abi/sul)
Editor/Sam*
