Pasuruan, REALITA -Sejumlah saran dan kritisan di sampaikan sejumlah fraksi dalam pandangan umum ( PU ) terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 dalam sidang Paripurna kedua yang di laksanakan di gedung DPRD pada Senin ( 02/11/26) siang
Gaung Andaka Anggi juru Bicara Fraksi Golkar menyoroti Kebijakan daerah dalam optimalisasi Pendapatan Daerah melalui digitalisasi layanan dan pemanfaatan aset menekankan agar kebijakan tersebut tidak memberatkan pelaku usaha kecil atau UMKM serta menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Terkiat dengan Pendapatan transfer pusat (Rp1,766 triliun) masih mendominasi struktur pendapatan dibandingkan PAD sebesar Rp1,761 triliun, Fraksi Golkar mendorong terobosan baru untuk meningkatkan kemandirian fiskal tanpa menaikkan tarif pajak secara signifikan.
Partai berlambang pohon beringin ini juga mendukung penuh rencana pinjaman daerah untuk proyek strategis (RSUD Purwodadi, Pasar Wisata Cheng Hoo, dan Pemandian Alam Banyubiru). Namun, mereka meminta agar di lakukan kajian studi kelayakan yang matang, perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah (Debt Service Coverage Ratio / DSCR), serta mitigasi risiko yang jelas.
Fraksi Golkar meminta untuk alokasi belanja modal sebesar Rp871 miliar (terbesar untuk gedung/bangunan serta jalan/irigasi) hendaknya difokuskan pada pembangunan konektivitas antarwilayah dan sektor pertanian untuk menekan biaya logistik.
Di bidang Pendidikan yang anggaran di alokasikan mencapai Rp718 miliar, tapi tidak sebanding dengan rendahnya porsi belanja modalnya dinilai sangat kecil (Rp5,1 miliar) di yakini belum bisa mengkaver perbaikan /rehab lembaga tingkat SMP Negri dan SD Negri yang mengalami kerusakan cukup parah.
Sementara PU Fraksi -PKB terhadap Raperda APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2027 meminta agar Pemkab Pasuruan berupaya peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan aset daerah dilakukan lewat digitalisasi serta pengawasan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar tidak menambah beban warga kecil maupun menghambat investasi.
Fraksi PDI.P Minta APBD 2027 Dorong Prioritaskan Penurunan Kemiskinan dan Evaluasi Penurunan PAD.
Fraksi PDI Perjuangan mencermati soal tak seimbangannya antara pendapatan daerah dan belanja pembangunan. Peningkatan kualitas belanja harus diprioritaskan pada program penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan PAD.
Selain itu, Pemerintah daerah dituntut untuk menjelaskan strategi konkret dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil, pedagang tradisional, petani, peternak, dan UMKM melalui digitalisasi pajak/retribusi, optimalisasi potensi ekonomi, serta perbaikan tata kelola aset.
Partai berlambang Kepala banteng Moncong putih juga meminta pemkab memberikan penjelasan dan perincian lebih lanjut mengenai besarnya alokasi belanja bantuan keuangan dalam belanja transfer yang mencapai Rp 576.376.855.266,00.
Fraksi PDI.P juga mendorong Pemkab untuk menggulirkan program bantuan permodalan bagi BUMDes yang “mati suri” agar dapat bangkit Kembali serta ada dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sarana dan prasarana desa wisata yang kurang terurus.
Sementara PU Fraksi -PKB terhadap Raperda APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2027 meminta agar Pemkab Pasuruan berupaya peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan aset daerah dilakukan lewat digitalisasi serta pengawasan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar tidak menambah beban warga kecil maupun menghambat investasi.
Di Bidang Pendidikan, PKB mengapresiasi alokasi anggaran sebesar Rp718.873.861.558,00 juga berupa melakukan penguatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu,untuk alokasi belanja bidang Kesehatan sebesar Rp1.113.037.395.854,97 hendaknya mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di pedesaan, penanganan stunting, kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan warga kurang mampu.
Bidang Infrastruktur dan Pekerjaan Umum ,alokasi anggaran sebesar Rp651.062.087.792,00 yang difokuskan pada perbaikan jalan, jembatan, irigasi, drainase, pengendalian banjir, hendaknya di lakukan pemerataan pembangunan antar wilayah.(abi/sul)
Editor/Sam*
