REALITA,- Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Penuh Waktu.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, pencairan gaji ke-13 telah dilakukan sejak awal Juni 2026. Sementara untuk PPPK Penuh Waktu pencairan dilakukan dari 8 hingga 19 Juni 2026.
Rinciannya sebesar Rp55,1 miliar untuk PNS dengan jumlah 11.315 pegawai, dan Rp 56,9 miliar untuk sebanyak 13.749 orang.
“Sedangkan alokasi anggaran untuk PPPK Paruh Waktu sebesar Rp11 miliar,” terangnya.
Plt Kepala BPKAD Kabupaten Bogor juga menjelaskan, pemberian gaji ke-13 merujuk pada regulasi yang sudah ditetapkan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, ia melanjutkan, gaji ke-13 diberikan kepada seluruh ASN, termasuk PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.
“Untuk besaran gaji ke-13 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026. Karena skema gajinya berbeda, nominal gaji ke-13 yang diterima PPPK paruh waktu umumnya tidak sama dengan PPPK penuh waktu,” kata dia.
PPPK paruh waktu menerima upah paling sedikit sebesar penghasilan yang diterima saat masih berstatus pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.
“Adapun Alokasi gaji ke-13 terbesar di Dinas pendidikan dan yang terkecil adalah Kecamatan Sukajaya”, Tutup Wildan
Selain itu, besaran gaji ke-13 juga dapat dipengaruhi oleh masa kerja dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah.
Adw/Rlt
