BANDUNG, REALITA — Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar), Irjen Pol. Hengki, resmi meluncurkan prinsip kerja kelembagaan bertajuk “JABAR AMAN” sebagai arah kebijakan baru dalam pengamanan wilayah Jawa Barat. Program ini berfokus pada pencegahan gangguan keamanan sejak dini, pemanfaatan teknologi, akuntabilitas penegakan hukum, serta pelayanan publik yang humanis.
Peluncuran JABAR AMAN disampaikan dalam forum silaturahmi bersama elemen masyarakat di Mapolda Jabar, Bandung, pada Kamis (22/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan aliansi mahasiswa Cipayung Plus, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga para pimpinan media massa se-Jawa Barat.
Dalam arahannya, Irjen Pol. Hengki mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, menciptakan kondisi wilayah yang kondusif memerlukan kolaborasi lintas sektor dan tidak bisa hanya mengandalkan institusi kepolisian semata.
Empat Pilar Utama JABAR AMAN
Nama JABAR AMAN merupakan akronim dari empat nilai inti kerja Polda Jabar: Antisipatif, Modern, Akuntabel, dan Nurani.
Antisipatif: Mengarahkan jajaran kepolisian untuk mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Modern: Mendorong pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan publik.
Akuntabel: Menjamin setiap tindakan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai regulasi.
Nurani: Memastikan pendekatan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat dilakukan secara humanis, persuasif, serta berkeadilan.
“Prinsip ini menuntut jajaran kepolisian untuk mampu mencegah gangguan keamanan sejak dini, memanfaatkan teknologi informasi, bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum, serta mengedepankan pendekatan humanis dan berkeadilan,” tegas Irjen Pol. Hengki.
Menjawab Tantangan Dinamika Sosial Jabar
Sebagai wilayah hukum dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki tingkat dinamika sosial yang sangat tinggi. Hal ini menjadi pertimbangan utama penyusunan strategi pengamanan komprehensif oleh Polda Jabar.
Beberapa potensi kerawanan yang menjadi fokus perhatian kepolisian antara lain potensi konflik sosial, peredaran gelap narkoba, isu intoleransi, hingga maraknya penyebaran berita bohong (hoaks).
Mantan Kapolda Banten dan alumni Akpol 1995 tersebut menilai penanganan persoalan kompulsi sosial ini membutuhkan langkah yang terukur serta partisipasi aktif dari seluruh elemen sipil.
Keterbukaan Publik dan Sinergi Media
Lebih lanjut, Kapolda Jabar menegaskan komitmennya untuk membuka pintu kritik dan masukan konstruktif dari masyarakat luas, baik terkait penegakan hukum maupun transparansi pelayanan publik.
“Kami ingin membangun Polda Jawa Barat yang tegas dalam penegakan hukum, humanis dalam pelayanan, dan sangat terbuka terhadap kritik serta masukan masyarakat,” ujarnya.
Irjen Pol. Hengki juga menyoroti peran strategis media massa sebagai garda terdepan kontrol sosial. Ia mengimbau insan pers di Jawa Barat untuk terus menjaga independensi, akurasi, dan mematuhi kode etik jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.
“Peran media sangat penting untuk menjaga suasana tetap kondusif. Edukasi publik lewat pemberitaan yang akurat dan berimbang sangat kita harapkan,” tutupnya.
