Pasuruan, REALITA –Perjuangan warga masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Wrati untuk bisa bebas banjir mulai ada titik terang. Ini setalah mereka melakukan audiensi lintas instansi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di Surabaya, Kamis (23/4/26).
Kepala Desa Kedungringin, Rizky Wahyuni, yang di konfirmasi awak media ia mengungkapkan, warganya sudah terlalu lama hidup dalam siklus bencana banjir cukup lama Bahkan, dalam lima tahun terakhir, kondisi banjir semakin ekstrem.
“Sudah lebih dari tiga dasawarsa desa kami jadi langganan banjir tiap musim hujan turun. Lima tahun terakhir makin parah. Bahkan air bisa menggenang rumah rumah warga hingga berminggu m minggu, jalan dan rumah warga menjadi licin karena banyak lumut,” ujarnya.
Dirinya menambahkan,selama ini penanganan yang di lakukan oleh pemerintah baik Propinsi dan Kabupaten cenderung bersifat reaktif, belum menyentuh akar persoalan. Sifatnya hanay lebih banyak pada bantuan darurat.
“Yang datang hanya memberi bantuan makanan dan obat-obatan. Belum ada solusi riil sesuai harapan warga” tegasnya.
Ketua Forum DAS Wrati, Henry Ki Demang. Ia meminta BBWS Brantas mengambil peran utama dalam orkestrasi penanganan lintas sektor. “Kalau kendalanya anggaran, maka harus duduk bersama. BBWS, PU SDA provinsi, dan kabupaten harus jelas pembagian perannya. Intinya siapa dan mau berbuat apa,” katanya.
Forum DAS bersama pemerintah desa juga menyatakan kesiapan mendukung langkah teknis di lapangan. Termasuk membantu proses sosialiasi kepada pemilik lahan terdampak rencana pelebaran sungai.
“atas Forusm DAS,Kami siap mengawal sosialisasi ke petani atau pemilik lahan yang terdampak pelebaran,” imbuhnya.
Terpisah,Kepala Bidang Perencanaan BBWS Brantas, Silo, memastikan pihaknya telah merancang langkah penanganan komprehensif. Mulai jangka pendek hingga jangka panjang.
“Per 2 April kami sudah rumuskan strategi penanganan. Untuk jangka pendek, normalisasi sungai dan anak sungai, pelebaran Sungai Wrati dari 13 menjadi 20 meter, serta pemanfaatan Sungai Bangil sebagai tampungan debit air,” jelasnya.
Ia menyebut, total kebutuhan anggaran mencapai Rp 9 miliar dan telah diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.(abi/sul)
Editor/Sam*
