Pasuruan, REALITA —Pemerintah Desa Bulusari resmi menetapkan Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk Tahun Anggaran 2027 menjadi Perdes di forum musyawarah yang di gelar pada Rabu ( 30/09/26), Penetapan Perdes di buktikan dengan penanda tangan berita acara nota kesepakatn oleh PBD dan Kepala Desa yang di saksikan oleh seluruh anggota dan perangkat desa.
Penetapan Perdes tahun 2027 tersebut bukanlah sekadar pemenuhan formalitas administrasi, melainkan wujud komitmen pembangunan yang disusun melalui partisipasi masyarakat, musyawarah, serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah tingkat kecamatan ,Kabupaten hingga pusat.
Pemerintah Desa mengapresiasi kontribusi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim RKP Desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, serta seluruh warga yang telah menyampaikan aspirasi. Kendati tidak semua usulan warga dapat diakomodasi akibat keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, RKP Desa 2027 dirancang agar berfokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi dan investasi desa melalui kolaborasi masyarakat.
ada lima program prioritas utama yang disepakati dalam RKP Desa Bulusari Tahun 2027: pertama Penguatan Ekonomi Desa melalui Pengembangan potensi lokal melalui BUMDes, UMKM, pasar desa, sektor pertanian, perdagangan, dan jasa untuk memperluas kesempatan usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kedua,peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara peningkatan program pendidikan, kesehatan, pemuda, pemberdayaan perempuan, dan kapasitas warga sesuai kemampuan anggaran desa.
,ketiga ,Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar melalui perbaikan jalan desa, drainase, sanitasi, pengolahan sampah, penataan lingkungan, serta sarana fasilitas umum,
Ke empat ,penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan mewujudkan administrasi, keterbukaan informasi, dan pengelolaan keuangan desa yang transparan, tertib, serta akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Dan yang terakhir,penguatan Kolaborasi: Mendorong kerja sama erat antara Pemdes, BPD, lembaga desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah.semua pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2027 nantinya diwajibkan mengedepankan skala prioritas, efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, serta asas manfaat langsung dan berkelanjutan bagi seluruh warga Desa Bulusari.
Kades Bulusari Hj Nur Hayati dalam sambutannya menyucapkan terima kasih kepada BPD , perangkat desa,lembaga masyarakat desa serta pihak pihak yang terlibat langsung dalam berupa pemikiran , saran konstruktif mulai proses penyusunan RKPDes “meskipun tidak semua usulan tidak bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran yang di terima “jelasnya.
Dirinya menambahkan, atas nama Pemdesa Bulusari ia mengajak semua pihak untuk menjadikan RKPDes 2027 sebagai pedoman bersama dengan mengedepankan prinsip penguatan pertumbuhan ekonomi dan investasi desa melalui kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat.( abi/sul)
Editor/Sam*
