Pasuruan, REALITA -Perjuangan Pemerintah Desa Kepulungan Kecamatan Gempol untuk melakukan revitalisasi total terhadap Pasar Desa Kepulungan yang terbakar terus lakukan agar aktifitas perekonomian ratusan pedangan bisa Kembali normal
Sejumlah upaya percepatan perbaikan asset desa juga telah dilakukan pihak Pemdes , BPD serta pengurus Bumdes dengan meminta bantuan ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan juga Bupati Pasuruan MH Rusdi Sutejo pada kamis ( 01/10/26 ) dengan harapan ratusan lapak yang hangus segera ada perbaikan
Saat di temui usai pertemuan dengan Bupati Pasuruan , ketua Samsul Hidayat menuturkan dalam pertemuan Bersama dengan Kepala desa, BPD, Pengurus dengan Bupati Pasuruan pada prinsipnya Pemkab menginginkan agar kerusakan pasar desa Kepulungan bisa di lakukan secepatnya,
“ untuk skema pembiayaan perbaikan pasar Kepulungan akan di biayai dari BTT, mudah mudah bisa terwujud tahun ini sehingga aktifitas para pedagang bisa cepat pulih “jelas politisi PKB ini
Keterangan yang sama di sampaikan oleh Didik Hartono bahwa Pemkab Pasuruan juga siap membantu merevitalisasi kerusakan pasar desa kepulungan paska terbakar agar para pedagang bisa Kembali berjualan
“persoalan ini ( kebakaran pasar Desa Kepulungan : red ) sudah kita sampaikan kepada Bupati Pasuruan yang di kawal langsung oleh ketua DPRD yang intinya Bapak Rusdi Sutejo berharap bisa di lakukan revitalisasi secara total”jelasnya.
Didik menambahkan, lahan pasar kepulungan merupakan asset milik desa, Pak Bupati juga meminta pengelolaan aset Desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa mengingat lokasi berdiri pasar tersebut merupakan Tanah Kas Desa (TKD).
Pengambilalihan tata kelola ini ditujukan agar para pedagang dan masyarakat dapat mematuhi aturan resmi yang ditetapkan. Selain penataan fisik pasar, pemerintah desa juga akan menata ulang sektor perpajakan serta retribusi pasar agar pengelolaannya lebih akuntabel dan transparan.
Didik menambahkan,revitalisasi ini direncanakan melalui alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada tahun berjalan. Skema ini dipilih lantaran program pembangunan pasar belum sempat terakomodasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pembangunan.(abi/sul)
Editor/Sam*
