Pasuruna,REALITA-Ketua LSM GP3H Anjar Supriyanto mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP yang kembali diterima Pemkab Pasuruan dari BPK RI atas LKPD 2025.prestasi ini menunjukkan ada perbaikan tata kelola administrasi keuangan sejak Rusdi Sutejo dilantik menjadi Bupati Pasuruan.
Keberhasilan hendaknya di jadikan sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan program daerah yang masuk belum on track
“WTP dari BPK itu soal “kebenaran laporan” bukan soal “kebenaran manfaat”. Laporan bisa rapi, sesuai SAP, tertib aset. Tapi yang paling penting apakah APBD itu benar-benar dirasakan dampaknya oleh rakyat Pasuruan “jelas pria asal Watukosek Gempol pada Sabtu (39/05/26)
Sekedar review satu tahun kemari sat Bupati Pasuruan dilantik, ada PR besar belum di tangani secara baik di antaranya kualitas belanja daerah sudah terserap 100% tapi masih banyak jalan jalan rusak tetap banyak, layanan puskesmas masih antre, sekolah masih butuh ruang kelas.
Kedua soal Aset daerah, WTP sejatinya juga menuntut daerah untuk tertib aset. Kami minta Pemkab terbuka soal aset bermasalah, aset tidur, dan optimalisasinya untuk PAD.
Ketiga,transparansi sampai desa, Keuangan rapi di kabupaten harus dibarengi keterbukaan informasi sampai tingkat desa, biar rakyat bisa ikut ngawasi.
WTP ini jangan jadi euforia semata,akan tetapi Jadikan cambuk untuk terus memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Karena rakyat Pasuruan nggak nanya “WTP berapa kali”, tapi mereka nanya “Kesejahteraanku naik apa nggak?”
Kami dari GP3H Gerakan Pemuda Peduli Pengamat Hukum siap jadi mitra kritis. Apresiasi kalau baik, kritik kalau melenceng. Tugas kami memastikan WTP ini berujung pada kesejahteraan, bukan cuma piagam di dinding.(Abi/sul)
