REALITA, BOGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyerap aspirasi masyarakat terkait usulan pembangunan jembatan penghubung antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Infrastruktur ini dinilai strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah serta menggerakkan roda perekonomian warga di kedua daerah.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) V yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, di Kantor Kecamatan Parungpanjang.
Sastra menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional setiap anggota dewan untuk menyerap kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Hasil dari reses ini nantinya akan dikawal dan diperjuangkan dalam program pembangunan daerah.
“Reses adalah tugas konstitusional anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Sastra.
Jembatan Strategis di Desa Jagabaya
Salah satu usulan prioritas yang disuarakan warga adalah pembangunan jembatan di Desa Jagabaya, Kecamatan Parungpanjang, yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tangerang.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Parungpanjang, Acep Humaedi, menjelaskan bahwa keberadaan jembatan tersebut sangat mendesak untuk memperlancar mobilitas warga dan mempercepat distribusi ekonomi antarwilayah.
”Lokasinya berada di Desa Jagabaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang. Bahkan, Bupati Tangerang sudah meninjau lokasi tersebut. Kami sangat berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat segera merealisasikannya,” kata Acep.
Infrastruktur, Layanan Kesehatan, hingga Keagamaan.
Selain jembatan penghubung, DPRD Kabupaten Bogor juga menjaring sejumlah isu strategis lainnya, seperti perbaikan akses jalan, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga penanganan peredaran obat-obatan terlarang.
Di bidang kesehatan, muncul pula usulan pembangunan rumah sakit di wilayah Parungpanjang. Menanggapi hal tersebut, Sastra berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Tadi ada aspirasi mengenai pembangunan rumah sakit. Kami akan berkoordinasi dengan PMI Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti usulan tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, dari sektor keagamaan dan kesejahteraan sosial, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Parungpanjang, Jainal Adnan, mengusulkan pembangunan Gedung Dakwah serta jaminan perlindungan kesehatan bagi para pengajar agama.
”Kami berharap ada pembangunan Gedung Dakwah di Parungpanjang. Selain itu, kami mengusulkan agar para guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan,” pungkas Jainal.
