Bogor, REALITA— Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menorehkan capaian baru di bidang akademik. Ia resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Jumat (4/9/2026).
Gelar tersebut tidak hanya menjadi pencapaian akademik bagi Dedie Rachim, tetapi juga menjadi bagian dari upayanya memperkuat gagasan tentang tata kelola pemerintahan yang efektif, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam disertasinya, Dedie mengangkat sejumlah gagasan mengenai penguatan tata kelola pemerintahan, terutama terkait pemanfaatan data sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Salah satu gagasan utama yang ditawarkan adalah sentralisasi data nasional. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan data pemerintahan lebih akurat, terintegrasi, dan dapat dipertukarkan antarinstansi melalui interoperabilitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dedie menilai, persoalan perbedaan data antarlembaga selama ini berpotensi memengaruhi ketepatan kebijakan pemerintah. Ketidaksamaan basis data dapat berujung pada perbedaan sasaran program hingga kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
“Data itu harus akurat, terintegrasi dan dapat digunakan bersama. Dengan sentralisasi data nasional dan interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita bisa meminimalisir terjadinya perbedaan data yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah tidak tepat sasaran,” ujar Dedie.
Menurutnya, membangun tata kelola data yang kuat bukan semata-mata persoalan teknologi. Lebih dari itu, pemerintah membutuhkan sistem yang mampu memastikan setiap kebijakan dan keputusan memiliki dasar data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau datanya tidak sama, kebijakannya bisa berbeda. Karena itu, integrasi dan interoperabilitas data menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki dasar yang sama dalam merumuskan program dan mengambil keputusan,” katanya.
Dedie berharap gagasan yang dituangkan dalam disertasinya tidak berhenti pada ruang akademik. Ia ingin pemikiran tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.
Menurutnya, pemanfaatan data yang terintegrasi pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Gelar doktor ini pengingat untuk saya bahwa proses belajar harus terus berjalan. Ilmu yang diperoleh harus bisa memberikan manfaat, terutama untuk memperkuat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Perolehan gelar Doktor Ilmu Hukum tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Dedie untuk terus mengembangkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis data.
Di tengah tuntutan transformasi digital pemerintahan, penguatan integrasi data dinilai menjadi salah satu elemen penting agar kebijakan yang dihasilkan pemerintah benar-benar berangkat dari kondisi masyarakat dan kebutuhan yang terukur.
Adw
