Bangkalan, REALITA – Rencana masuknya sejumlah investor asal China ke Kawasan Industri Madura di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan. Isu yang berkembang menyebut adanya penolakan dari ulama Madura terhadap rencana relokasi sejumlah pabrik dari China, khususnya industri yang bergerak di sektor padat karya.
Namun, kabar tersebut diklarifikasi oleh KH Imam Bukhori, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Kholil sekaligus bagian dari Badan Silaturahim Ulama Madura (BASRA). Ia menegaskan, BASRA tidak pernah mengeluarkan sikap resmi yang menyatakan penolakan terhadap investor China.
Menurut Ra Imam, sapaan KH Imam Bukhori, pernyataan yang menyebut ulama Madura menolak investasi tersebut merupakan pandangan personal dan tidak dapat serta-merta diklaim sebagai sikap kelembagaan BASRA.
“Itu kan personal saja yang mengklaim, mengatasnamakan ulama Madura dan habaib,” kata Ra Imam, Selasa (18/8/2026).
Ia menjelaskan, sikap BASRA terhadap industrialisasi di Madura tidak berada pada posisi sederhana antara menerima atau menolak. Para ulama, kata dia, telah memiliki sejumlah rambu yang harus menjadi perhatian pemerintah maupun investor agar pembangunan industri tidak mengabaikan kepentingan masyarakat Madura.
“Intinya sikap BASSRA bukan menolak atau menerima industrialisasi di Madura, tapi memberikan rambu-rambu yang termaktub dalam 9 poin itu,” tegas Ra Imam.
Karena itu, ia kembali membantah apabila sikap personal seseorang kemudian digeneralisasi sebagai keputusan seluruh ulama Madura.
“Kalau terus kemudian ada yang mengatakan ulama Madura langsung menolak itu klaim saja dan personal itu,” imbuhnya.
Bukan Sekadar Membangun Industri
Ra Imam menekankan, pembangunan kawasan industri di Madura harus berjalan dengan mempertimbangkan karakter sosial, agama, budaya dan kepentingan masyarakat lokal.
Menurutnya, industrialisasi tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan fisik atau pertumbuhan ekonomi. Investasi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak menjadikan warga Madura sekadar penonton di daerahnya sendiri.
Ia menegaskan prinsip yang selama ini menjadi salah satu acuan BASRA, yakni “Bangunlah Madura, bukan membangun di Madura.”
“Tidak hanya membangun di Madura, tetapi membangun Madura. Itu inti dari sikap BASRA dari dulu mulai sejak zaman Orde Baru sampai sekarang tetap menjadi acuan,” tandas Ra Imam.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian BASRA bukan semata-mata terhadap asal negara investor, melainkan terhadap bagaimana proses industrialisasi dilaksanakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Sembilan Rambu Industrialisasi Madura
Adapun sembilan poin yang menjadi rambu terkait industrialisasi di Madura meliputi:
- Penyelarasan nilai agama, yakni setiap tahapan dan regulasi industrialisasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- Ulama sebagai pengawal kebijakan, dengan menempatkan ulama sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawasi jalannya pembangunan.
- Peningkatan kualitas SDM, terutama pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal, harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik kawasan industri.
- Bangunlah Madura, bukan membangun di Madura, yang menekankan agar tanah dan sumber daya Madura tidak sekadar menjadi objek proyek ekonomi tanpa pemberdayaan masyarakat setempat.
- Perlindungan moralitas publik, melalui mitigasi terhadap potensi dampak sosial, sekularisme dan materialisme yang dapat muncul akibat industrialisasi.
- Penyaringan budaya luar, dengan tetap melindungi budaya lokal dari perubahan gaya hidup yang dinilai berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat.
- Kejelasan tata ruang wilayah, agar pembangunan kawasan industri memiliki perencanaan yang matang dan tidak mengorbankan kawasan permukiman masyarakat.
- Pelibatan berbagai elemen masyarakat Madura, termasuk ulama, akademisi dan masyarakat lokal dalam proses pembahasan kerja sama investasi.
- Pemerataan kesejahteraan, dengan memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi dan tidak menjadi penonton di tanah sendiri.
Dengan demikian, isu mengenai masuknya investasi China ke Bangkalan tidak semata berada pada persoalan menerima atau menolak investor. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah pertanyaan penting mengenai kesiapan SDM lokal, tata ruang, perlindungan sosial-budaya, keterlibatan masyarakat serta pemerataan manfaat ekonomi yang perlu dijawab dalam proses industrialisasi tersebut.
eMHa
