Pasuruan, REALITA -DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam paripurna, yang di gelar pada Senin siang (10/8/2026).
Hasil kesepakatan tersebut dicapai bersama setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pasuruan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Timgar) yang di lakukan secara cermat dan hati di pembahasan tingkat komisi – komisi bersama dengan mitra OPD.
Hasil pembahasan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk melanjutkan tahapan penyusunan anggaran daerah.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan H Arifin mengatakan, pembahasan KUA-PPAS dilakukan dengan mengacu pada penyampaian Bupati Pasuruan serta berbagai hasil rapat kerja bersama Timgar.
Politisi PDI.P ini menambahkan,Dari hasil pembahasan tersebut, Banggar menilai KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 telah memenuhi kelayakan untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni penandatanganan kesepakatan antara Bupati Pasuruan dan pimpinan DPRD.
“Badan Anggaran berpendapat KUA-PPAS 2027 telah layak dilanjutkan ke tahap berikutnya berupa penandatanganan kesepakatan antara bupati dan pimpinan DPRD,” kata Arifin.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam sambutannya di depan pimpinan DPRD dan anggota dewan menyampaikan apresiasi yang se tinggi tingginya , khususnya Badan Anggaran, yang telah bersama-sama menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS 2027 dan perubahan KUA-PPAS 2026.
Mas Rusdi menambahkan, perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026 di susun sebagai bentuk kebijakan terhadap dinamika yang berkembang selama pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan,penyesuaian perubahan tersebut di lakukan untuk mamastikan kebijakan fiscal daerah tetap adapif terhadap perkembangan kondisi ekonomi,sosial serta kebijakan pusat maupun propinsi
“Alhamdulillah kita bersyukur atas kesepakatan bersama perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 dan KUA-PPAS Tahun 2027,” ujar Rusdi.
Pria asal Kalianyar Bangil menambahkan, berbagai pandangan, masukan konstrsuktif , dan rekomendasi komisi komisi di DPRD yang lahi selama proses pembahasan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Masukan ,pandangan yang di sampaikan tidak hanya menjadi catatan dalam proses pembahasan, tetapi juga menjadi bahan untuk memastikan arah penganggaran dapat mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.Pemkab mengharapkan dukungan ,Kerjasama serta sinergi yang terus terjalin antara eksekutif dan legislatif agar penyusunan rangcangan APBD bisa berjalan sesuai dengan ketentuan UU.
“kami Atas nama Pemkab Pasuruan ,sekali lagi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang se tinggi tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kemitraan yang harmonis Selma proses pembahasan ,” katanya.
Ia berharap hubungan kerja antara Pemkab Pasuruan dan DPRD dapat terus diperkuat.
Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang baik diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Semoga semangat kebersamaan, musyawarah dan sinergi yang telah kita bangun menjadi kekuatan dalam mewujudkan Pasuruan maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing,” jelasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat turut menyampaikan apresiasi kepada Banggar dan Timgar yang telah bekerja sama dalam membahas kedua dokumen kebijakan anggaran tersebut.
Ia berharap, hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 maupun perubahan KUA-PPAS 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada Banggar dan Timgar yang telah bekerja sama dalam membahas KUA-PPAS 2027 dan perubahan KUA-PPAS Tahun 2026. Semoga apa yang kita bahas ini membawa Pasuruan lebih maju, sejahtera dan berkeadilan,” kata Samsul.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, tahapan penyusunan anggaran daerah selanjutnya dapat dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.(abi/sul)
Editor/Sam*
