Berita Jawa Timur

Pemkab Pasuruan Luncurkan Platform Digital TJSL BU–PJLH, Perusahaan Aktif Bakal Dapat Insentif Pajak hingga 75 Persen

1815
×

Pemkab Pasuruan Luncurkan Platform Digital TJSL BU–PJLH, Perusahaan Aktif Bakal Dapat Insentif Pajak hingga 75 Persen

Sebarkan artikel ini

Pasuruan, REALITA –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan resmi meluncurkan platform terintegrasi untuk mengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL BU) serta Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH). Peluncuran dan sosialisasi ini digelar di Ruang Rapat Mpu Sindok Auditorium, Kantor Bupati Pasuruan, Kamis (19/11/2026).

​Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Pasuruan Sobih Astor hadir membacakan sambutan dan arahan Bupati Pasuruan di hadapan jajaran perangkat daerah, pengurus Kadin, Apindo, Forum TJSL BU, serta puluhan pimpinan perusahaan di Kabupaten Pasuruan.

​pria yang akrab di panggil Gus Sobih menambahkan ,Pemkab Pasuruan menegaskan bahwa peluncuran satu platform untuk dua instrumen ini bertujuan memastikan setiap rupiah kontribusi perusahaan berdampak nyata, terukur, dan selaras dengan 33 program prioritas pembangunan daerah.

​”Platform ini mengelola mulai dari pengajuan program, pelaporan realisasi, verifikasi dan monitoring, hingga publikasi kontribusi. Tujuannya sederhana, agar setiap rupiah kontribusi badan usaha berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan Kabupaten Pasuruan,” ujar Wakil Bupati saat membacakan arahan Bupati.

​Benahi Tata Kelola dan Cegah Penyimpangan

Penataan sistem TJSL BU dilakukan menyusul evaluasi tata kelola yang kini turut menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan konfirmasi kepada 88 perusahaan di Pasuruan terkait pelaksanaan TJSL, sementara KPK tengah menyoroti potensi penyimpangan dana TJSL yang tidak sesuai peruntukan.

​Selain itu, Pemkab menyoroti masih maraknya permintaan bantuan langsung dari individu atau lembaga kepada perusahaan tanpa koordinasi daerah. Untuk menutup celah tersebut, Pemkab telah memperbarui regulasi melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025 dan Perbup Nomor 14 Tahun 2026. Ke depan, seluruh pengajuan dan pelaporan program—yang mencakup 10 bidang mulai dari kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur—wajib dilakukan satu pintu melalui dashboard TJSL BU.

Dari luasan tersebut, terdapat 11.246 hektare lahan kritis dan 4.315 hektare lahan sangat kritis yang mayoritas berada di kawasan hulu seperti Prigen, Tosari, Puspo, dan Lumbang. Melalui lembaga PJLH masa bakti 2026–2029, perusahaan pemanfaat air akan menyalurkan imbal jasa kepada masyarakat atau pihak yang melakukan konservasi di wilayah hulu dengan kontrak minimal tiga tahun.

​Insentif Fiskal Pajak Air Tanah hingga 75 Persen

Sebagai bentuk apresiasi bagi dunia usaha yang patuh dan berkontribusi, Pemkab Pasuruan menyiapkan insentif fiskal pengurangan pokok Pajak Air Tanah (PAT) hingga maksimal 75 persen berdasarkan Perbup Nomor 36 Tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Agustus 2026.

​Rincian insentif tersebut meliputi:

​30 persen pengurangan secara jabatan untuk seluruh wajib pajak air tanah.
​Hingga 45 persen tambahan melalui permohonan, yang dinilai dari kontribusi PJLH/TJSL (maksimal 22 persen), penyerapan tenaga kerja lokal (maksimal 15 persen), dan kepatuhan pembayaran pajak (maksimal 8 persen).
​Menutup arahannya, Pemkab Pasuruan meminta seluruh jajaran birokrasi, mulai dari Tim Facilitasi Bapperida, Sekretariat Bersama, Diskominfo, hingga Bapenda untuk memberikan pelayanan yang cepat dan transparan.

​”Jangan sampai platform ini justru menambah beban birokrasi. Mari jadikan TJSL dan PJLH bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi bersama bagi masa depan Kabupaten Pasuruan yang lebih baik lagi.(abi/sul)

 

Editor/Sam*

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *