CIBINONG, REALITA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI, Jumat (20/11). Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya terkait akses pembiayaan dan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ketua Tim Kunjungan Spesifik sekaligus Anggota Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut menjadi upaya untuk melihat secara langsung persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, Komisi VII DPR RI turut menghadirkan mitra kerja, yakni Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta sejumlah lembaga perbankan, termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank BJB.
“Sejumlah persoalan yang disampaikan pelaku UMKM di antaranya masih adanya persyaratan agunan untuk pengajuan pinjaman hingga Rp100 juta, kendala batas usia dalam mengakses KUR, serta keterbatasan kuota pembiayaan di sejumlah bank,” ujar Evita.
Ia mengungkapkan, pertemuan tersebut telah menghasilkan sejumlah respons dan solusi awal dari pihak perbankan. Di antaranya komitmen untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan agunan, memberikan penjelasan terkait ketentuan usia, serta membuka alternatif akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Evita mendorong para pelaku UMKM agar tidak terpaku pada satu lembaga perbankan ketika mengajukan KUR. Apabila kuota di satu bank sudah habis, mereka bisa mencoba mengakses pembiayaan melalui bank lain yang masih memiliki ketersediaan kuota.
Mewakili Bupati Bogor, Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa Pemkab Bogor terus berkomitmen memberikan pendampingan dan dukungan kepada pelaku UMKM, mulai dari aspek administrasi, teknis pengembangan usaha, hingga akses pembiayaan perbankan.
ANDRY














