Pasuruan, REALITA -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan resmi tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna ke IV pada Rabu (11/11/2026).
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Sugiyanto, ST, menegaskan bahwa penyesuaian regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus harmonisasi dengan ketentuan perundang-undangan nasional, seperti UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023.
“Seluruh proses pembahasan formal dan material telah selesai dilaksanakan. Regulasi di harapkan bisa lebih efektif dalam meningkatkan PAD daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan,” ujar Sugiyanto saat membacakan Laporan Bapemperda di hadapan pimpinan dan anggota dewan serta jajaran Eksekutif Kabupaten Pasuruan.
Politisi PDI.P ini menggaris bawahi sejumlah Poin Utama Perubahan Perda Pajak & Retribusi Daerah dalam pelaksanannya oleh Pemkab ,maka hendaknya mendapat perhatian serius agar tidak membebani masyarakat ataupun para pelaku UMKM yakni memproteksi Ketahanan Pangan & Peternakan Pemerintah Daerah dengan menetapkan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara bertingkat berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“memberikan tarif khusus yang lebih rendah kepada lahan produksi pangan dan ternak guna menjaga daya tahan dan ketahanan pangan daerah “imbuh pria asal Prigen ini.
Dirinya juga meminta Pemkab membersihkan pembebasan beban beban retribusi layanan kebersihan, fasilitas Publik pada jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat umum,Hal ini guna menjamin aspek kemanfaatan sosial dapat dinikmati publik secara gratis.
Perluasan Objek Retribusi Jasa Usaha & Peran BLUD Cakupan retribusi jasa usaha diperluas, meliputi optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta penjualan hasil produksi usaha daerah. Peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik juga dipertegas.
Terkait sanksi Keterlambatan Laporan dan Pengecualian Force Majeure Pemberlakuan sanksi denda administratif ditujukan untuk mengedukasi kedisiplinan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD). Namun, sanksi dapat dikecualikan apabila terjadi kondisi force majeure (keadaan kahar) seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, atau wabah penyakit.
Skema Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Regulasi baru memuat bab khusus mengenai insentif pemungutan sebagai wujud apresiasi kinerja instansi pemungut yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Dengan disetujuinya perubahaan Perda ini, Pemkab Pasuruan berkomitmen meningkatkan mutu dan kemudahan layanan publik berimbang dengan penyesuaian tarif retribusi. Peraturan pelaksanaan teknis lanjutan akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) dalam waktu dekat.(Abil/sul.)
Editor/Sam*
