Pasuruan, REALITA –Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dirancang semata-mata demi memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan bahwa penyesuaian regulasi ini tetap mengedepankan kemampuan ekonomi warga serta perbaikan mutu layanan publik. Pada Rabu (11/11/2026).
Pria yang akrab di panggil Mas Rusdi tersebut membeberkan tiga pilar utama dalam revisi aturan ini: mewujudkan tata kelola pemungutan yang tertib dan efektif, mendongkrak kualitas pelayanan masyarakat, serta menjamin keadilan fiskal.
”Peningkatan PAD harus berbanding lurus dengan perbaikan layanan. Dengan begitu, hasil dari penerimaan daerah benar-benar kembali dirasakan masyarakat lewat pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tegas Rusdi.
Dalam revisi Perda tersebut, skema tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kini dibuat berjenjang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Lahan produktif seperti kawasan pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan juga mendapatkan perlindungan berupa insentif tarif khusus yang lebih murah.
Pemkab Pasuruan turut menyesuaikan tarif retribusi untuk berbagai sektor—seperti kebersihan, fasilitas rekreasi, perizinan, dan pemanfaatan aset—agar nilainya proporsional dengan kualitas layanan. Pasca-kesepakatan raperda ini, Pemkab akan segera menyiapkan tahapan sosialisasi serta peraturan pelaksana teknis sebelum diundangkan secara resmi.(abi/sul)
Editor/Sam*
