Pasuruan, REALITA –Pemerintah,pelaku usaha hingga pemerhati lingkungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Wujudkan Kolaborasi Antar Pihak Bagi Perubahan Sosial dan Lingkungan” ,acara tersebut di hadiri oleh 18 perusahaan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, karang taruna, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Forum yang di laksanakan kantor balai Desa Kepulungan Gempol difokuskan dalam membangun sinergi dalam menyelesaikan persoalan sosial dan lingkungan, terutama pengelolaan sampah dan optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Hari ini Rabu (10/06/2026).
Dalam sambutanya,Kepala Desa Kepulungan, Didik Hartono, mengatakan bahwa selama ini berbagai program sosial perusahaan masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan arah pembangunan desa secara menyeluruh. Akibatnya, manfaat yang diterima masyarakat belum merata.
“Yang ingin kita bangun adalah sinergi yang terarah. Desa harus memiliki program yang jelas sehingga bantuan dan program perusahaan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan sampai dasar programnya tidak tepat karena akan menjadi beban bersama di kemudian hari,” ujar Didik saat membuka diskusi di Balai Desa Kepulungan.
Ia juga mengapresiasi keberadaan Forum Komunikasi Lingkungan (FKL) yang selama ini menjadi jembatan komunikasi antara desa dan kalangan industri.“Kami tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Namun yang terpenting adalah bagaimana seluruh perusahaan dan masyarakat bisa duduk bersama untuk membangun Kepulungan yang lebih baik,” katanya.
Terpisah,Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Pasuruan, Eko Widiatmo, menegaskan pentingnya desa memiliki peta pembangunan yang jelas sebelum menjalin kemitraan dengan dunia usaha. Menurutnya, perusahaan pada dasarnya siap mendukung program pembangunan selama memiliki arah dan tujuan yang terukur.
“Perusahaan membuat perencanaan program yang terarah dan jelas dengan melibatkan unsur dari tingkat dusun hingga desa secara keseluruhan. Karang taruna juga harus dilibatkan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun gesekan di lapangan,” ujar Eko.
Ia menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah desa dan perusahaan tidak selalu berbentuk bantuan dana. Bentuk kolaborasi dapat diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat, penguatan lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Persoalan sampah menjadi salah satu isu utama yang mengemuka dalam forum tersebut. Eko menilai masalah sampah merupakan tantangan terbesar yang saat ini harus ditangani secara serius dan sesuai regulasi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, Nurkholis, menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, solusi harus dimulai dari rumah tangga melalui budaya memilah sampah sejak sumbernya.
“Pemilahan sampah harus dimulai dari rumah. Sebenarnya konsep ini sudah lama ada, regulasinya juga sudah tersedia. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana implementasinya dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah, perusahaan, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Karena itu, diperlukan langkah nyata dan kolaborasi konkret dari seluruh pihak.(abi/sul)
Editor/Sam*
