Bangkalan, REALITA – Sebuah kasus pembiaran dan dugaan ketidakadilan menimpa warga Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Seorang warga bernama Agus mengaku menjadi korban kerugian ganda, mulai dari masalah pembebasan lahan yang tak kunjung dibayar hingga kasus kriminal yang tak tuntas.
Menurut Agus, tanah miliknya yang sudah bersertifikat resmi itu diduga telah dipakai untuk perluasan jalan provinsi. Padahal, proyek fisiknya diklaim sudah rampung lebih dari 12 bulan lalu, namun haknya sebagai pemilik lahan hingga kini tak kunjung cair.
“Tanah ini bersertifikat dan diduga dipakai untuk pelebaran jalan. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan soal ganti rugi,” ujar Agus dengan nada kecewa. Selasa, (21/26).
Ia mengaku sudah berupaya mencari solusi hingga ke tingkat Pemerintah Desa, namun jawaban yang didapat hanya berupa janji tanpa ada tindakan nyata. Hal ini memunculkan dugaan kuat di benaknya bahwa ada permainan atau hal yang ditutup-tutupi dalam proses pembebasan lahan tersebut.
Ironisnya, diketahui bahwa pihak konsultan proyek sebelumnya pernah menegaskan prinsipnya, bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan jika status tanah belum jelas dan belum disetujui pemiliknya. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
Tidak hanya soal tanah, Agus juga menceritakan nasib sial lainnya yang menimpanya. Sekitar satu tahun silam, warung miliknya menjadi sasaran pencurian. Meskipun pihak kepolisian dikabarkan sudah berhasil mengamankan pelakunya, proses penyelesaian perkara hingga ganti rugi justru berjalan tak jelas arahnya.
“Kasusnya sudah ditangani polisi dan pelaku diduga sudah ditangkap. Saya sempat menyampaikan keinginan damai dengan syarat ada ganti rugi, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian,” tambahnya.
Dua persoalan yang menumpuk ini membuat Agus tak lagi sanggup menahan kesabarannya. Karena merasa dipersulit dan tidak mendapatkan keadilan, pria ini berencana mengambil langkah tegas.
Ia berniat mendatangi lembaga bantuan hukum untuk menempuh jalur hukum guna mencari kepastian dan penyelesaian yang adil atas kedua permasalahan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa maupun instansi terkait masih belum bisa dimintai keterangan resmi terkait dugaan ketidakadilan yang dialami warga tersebut.
aba
