Pasuruan, REALITA –Pemkab Pasuruan melakukan terobosan inovatif dalam upaya mengamankan aset daerah guna memiliki legalitas hukum melalui program sertifikat ratusan bangunan dan tanah.
program prioritas daerah di komandani oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasuruan,sebanyak 500 bidang tanah ditargetkan sudah memiliki sertifikat hingga akhir 2026.
Upaya tersebut dilakukan tidak lain guna untuk memperkuat pengamanan sejumlah aset daerah yang tersebar di beberapa Wilayah/ke camatan.
berdasarkan data Hingga 17 November 2026, BKAD mencatat sebanyak 233 sertifikat tanah telah terbit.
Capaian itu hampir menyentuh separuh dari target yang ditetapkan tahun ini.
Kepala BKAD Kabupaten Pasuruan Yuswianto mengatakan, percepatan sertifikasi terus dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi secara rutin dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurutnya, dukungan BPN menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah milik pemerintah daerah.
“Koordinasi dan sinkronisasi dengan BPN terus kami lakukan. Dukungan BPN sangat penting agar proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Percepatan ini juga menjadi bagian dari upaya menindaklanjuti rekomendasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tercatat dengan baik serta mengamankan aset aset daerah yang belum bersertifikat.
Yuswianto menjelaskan, bahwa penataan aset tanah telah dilakukan secara bertahap.
Pada 2025, BKAD menyelesaikan sertifikasi 300 bidang tanah dan berhasil merealisasikan target tersebut.
Capaian itu bahkan mendapat apresiasi dari kementerian.
Tahun ini, target ditingkatkan menjadi 500 bidang tanah.
BKAD berupaya memaksimalkan waktu yang tersisa agar target tersebut dapat tercapai.
Berdasarkan data BKAD, Pemkab Pasuruan memiliki total 3.628 bidang tanah.
Dari jumlah itu, sebanyak 1.863 bidang atau sekitar 51,35 persen telah bersertifikat.
Sementara 1.765 bidang lainnya atau 48,65 persen masih belum memiliki sertifikat.
Jika target 500 sertifikat tahun ini terealisasi, masih terdapat sekitar 1.265 bidang tanah yang harus dituntaskan pada tahun berikutnya.
Yuswianto mengakui, penyelesaian sertifikasi seluruh aset tanah membutuhkan dukungan anggaran dan komitmen pimpinan.
Sebab, setiap tahapan sertifikasi memerlukan biaya sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.
Karena itu, BKAD terus mendorong percepatan sertifikasi agar aset milik Pemkab Pasuruan semakin tertib secara administrasi.
“Harapannya aset daerah memiliki kepastian hukum, serta terlindungi dari potensi persoalan di kemudian hari,” tutup dia. (abi/Sul)
Editir/Sam*












