Pasuruan, REALITA –Wajah baru segera terlihat di tubuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan. Menyusul naiknya status kelembagaan menjadi Tipe A, struktur organisasi hingga pola kepemimpinan instansi penanggulangan bencana ini dipastikan mengalami perombakan total.
Salah satu perubahan paling fundamental adalah posisi pucuk pimpinan. Jika sebelumnya jabatan kepala badan melekat secara ex officio kepada Sekretaris Daerah (Sekda), ke depan BPBD Kabupaten Pasuruan akan dipimpin oleh Kepala Badan definitif yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekda.
Perubahan besar ini menyusul disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Regulasi anyar tersebut merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD, serta mengacu pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2020.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, membeberkan bahwa peningkatan status ini berkonsekuensi langsung pada penyesuaian jenjang struktural di internal lembaganya. Sejumlah posisi strategis turut terkerek naik menyesuaikan ketentuan baru.
”Salah satunya adalah jabatan sekretaris. Jika sebelumnya posisi tersebut berada pada jenjang eselon III B, dalam struktur baru nanti akan disesuaikan naik menjadi eselon III A,” ungkap Sugeng saat dikonfirmasi, Rabu.(11/11/2026).
Akhiri Era Kepemimpinan Rangkap
Selama menyandang status Tipe B berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013, pola kepemimpinan BPBD Kabupaten Pasuruan terbilang unik karena pucuk pimpinan tertinggi dipegang oleh Sekda secara ex officio, sementara operasional harian dijalankan oleh Kepala Pelaksana.
Kini, dengan beralihnya status ke Tipe A, pola rangkap jabatan tersebut resmi ditinggalkan. Penataan ini juga menuntut perombakan susunan organisasi internal yang mencakup pembagian tugas, posisi jabatan, hingga jenjang kepangkatan para pejabat struktural di dalamnya.
Kendati demikian, Sugeng mengingatkan bahwa perubahan struktur di atas kertas tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya dukungan operasional yang sepadan. Efektivitas sebuah organisasi penanggulangan bencana tetap bertumpu pada kejelasan kewenangan, kesiapan personel di lapangan, serta sokongan anggaran dan peralatan yang memadai.
Terlebih, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu daerah yang memiliki kerawanan bencana yang cukup kompleks—mulai dari ancaman banjir musiman, tanah longsor di dataran tinggi, angin kencang, hingga potensi kedaruratan lainnya.
”Penanganan bencana menuntut koordinasi cepat lintas instansi. Kejelasan komando dan pembagian tanggung jawab yang tegas menjadi faktor kunci ketika daerah dihadapkan pada situasi darurat,” pungkas Sugeng.(Abi/Sul)
Editor/Sam*
