Bogor, REALITA – Dugaan praktik pemotongan gaji terhadap karyawan mencuat di PT Graha Bara Lestari, perusahaan penyedia jasa yang berlokasi di Jalan Perkutut No. 14, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Perusahaan yang disebut-sebut menjadi salah satu vendor PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut diduga melakukan pemotongan upah karyawan setiap bulan dengan alasan tidak mencapai target pekerjaan.
Berdasarkan keterangan salah satu mantan pekerja berinisial R, perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa pelayanan lapangan, di antaranya melakukan pengecekan meteran listrik pelanggan PLN serta menyampaikan penagihan kepada konsumen yang mengalami keterlambatan pembayaran.
” Sistem kerjanya, kami turun langsung ke lapangan mendatangi konsumen PLN untuk mengecek meteran listrik. Kalau ada pelanggan yang terlambat membayar, karyawan juga bertugas melakukan penagihan. Setelah itu, hasil penagihan disetorkan kepada pihak perusahaan,” ungkap R kepada REALITA.
R mengungkapkan, sistem pengupahan di perusahaan tersebut dilakukan setiap bulan dengan besaran yang menurutnya mengacu pada standar upah minimum kabupaten/kota. Namun, ia mengaku terdapat pemotongan gaji yang nilainya cukup besar apabila karyawan dianggap tidak memenuhi target pekerjaan.
“Contohnya, kalau seorang pekerja memegang data 20 konsumen, maka harus memenuhi target penagihan yang sudah ditentukan. Kalau target tidak tercapai, gajinya dipotong. Nilainya cukup besar, berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta, bahkan terkadang lebih,” bebernya.
Dugaan praktik tersebut mendapat sorotan dari praktisi hukum. Salah satu pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bravo Komando, Iin Solihin, S.H., M.H., menegaskan bahwa pemotongan upah pekerja tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa dasar dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pada prinsipnya, hak pekerja atas upah harus dilindungi. Perusahaan tidak bisa begitu saja memotong upah pokok karyawan dengan alasan tidak mencapai target. Harus dilihat terlebih dahulu dasar hukum, perjanjian kerja, serta ketentuan pengupahan yang berlaku,” tegas Iin.
Ia menjelaskan, ketentuan mengenai hak pekerja atas penghasilan yang layak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Selain itu, ketentuan pemotongan upah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya.
Menurutnya, setiap pemotongan upah harus memiliki dasar yang jelas dan mengikuti ketentuan hukum, termasuk ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sesuai jenis pemotongannya.
“Jangan sampai alasan tidak mencapai target dijadikan dasar untuk memotong hak pekerja secara sepihak. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan, pekerja memiliki hak untuk menempuh mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,” tambahnya.
Dugaan pemotongan upah tersebut perlu mendapat perhatian dari instansi ketenagakerjaan terkait, guna memastikan apakah kebijakan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Terlebih, perusahaan tersebut disebut menjalankan pekerjaan sebagai mitra penyedia jasa PLN. Karena itu, transparansi mengenai hubungan kerja, sistem pengupahan, serta mekanisme penetapan target pekerjaan menjadi hal yang penting untuk diperjelas.
Hingga berita ini diterbitkan, REALITA belum memperoleh keterangan resmi dari pihak PT Graha Bara Lestari terkait dugaan pemotongan gaji tersebut.
Redaksi REALITA membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak perusahaan maupun pihak terkait untuk menyampaikan konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
AYAX
