Pasuruan, REALITA —Sebanyak 50 pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan resmi menyelesaikan kegiatan pendalaman tugas yang digelar bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Agenda yang berlangsung selama empat hari sejak Senin (5/10/2026) tersebut difokuskan untuk memperkuat komitmen integritas serta meningkatkan efektivitas fungsi kedewanan.
Dalam pelaksanaannya, pembekalan ini menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Kolaborasi tiga lembaga strategis tersebut menempatkan isu pencegahan korupsi, pengawasan pemerintahan, serta tata kelola keuangan daerah sebagai materi utama.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari forum ini dituntut terwujud secara nyata dalam pelaksanaan fungsi kedewanan, terutama saat berhadapan dengan kebijakan anggaran dan pengawasan program pembangunan daerah.
”Bagi kami di DPRD, kegiatan ini bukan sekadar agenda peningkatan pengetahuan, tetapi harus menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” jelas politisi PKB pada Kamis (8/10/2026).
Ia menambahkan bahwa pemahaman terhadap regulasi harus berujung pada penetapan kebijakan politik anggaran yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Fungsi pengawasan juga perlu dijalankan secara objektif agar pemanfaatan APBD dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Pasuruan.
Ke depan, keberhasilan pendalaman tugas ini akan diuji melalui sikap dan ketelitian dewan dalam membahas anggaran, mengawasi pelaksanaan program daerah, serta menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan keuangan.
Melalui agenda ini, integritas diharapkan tidak berhenti sebagai materi bimbingan teknis, melainkan melekat menjadi budaya kerja utama di lingkungan DPRD Kabupaten Pasuruan.(Abi/sul)
Editor/Sam*
