Pasuruan, REALITA –Meski ada kebijakan pengetatatan fiscal dari pemerintah pusat berupa pengurangan dana tranfer ke daerah,pemkab Pasuruan tidak serta merta mengepras usulan BKK ( bantuan keuangan desa ) yang di ajukan oleh para kepala Desa dalam Musrengbangdes tahun 2025.
Pihak Pemkab Pasuruan tetap mengakomodir usulan tersebut sesuai dengan mempertimbangkan memampuan keuangan daerah dan tingkat urgensi di masing masing desa untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Eka Wara Brehaspati yang di konfirmasi melalui selulernya pada Kamis ( 05/08/26) ia menjelaskan bahwa usulan BKK Desa desa melalui Musrengbangdes tahun 2025 “sekarang tim dari DPMD turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi factual awal Bulan ini “jelasnya.
Eka menambahkan, langkah ini ( ferifikasi lapangan : red ) di lakukan untuk mamastikan apakah usulan tersebut sudah sesuai dengan kondisi di lapangan,setelah ini selesai maka tim akan mengumpulkan berita acara usulan masing masing di nyatakan tidak ada masalah.
“kalau tidak ada masalah maka ada tindaklanjut di prosedur berikutanya, untuk proses agak lama“imbunya tanpa membeberkan secara detail.
Saat di singgung soal besaran anggaran BKK 2026 yang di sediakan oleh Pemkab, Eka menjawab dirinya tidak tahu angka pastinya,karena untuk anggaran BKK Desa memang tidak ada di DPA DPMD ,akan tetapi ada di OPD lain “untuk soal anggaran coba di tanyakan ke OPD lain yakni Baperida, tugas kita hanya ferikasi lapangan saja “bebernya.
Seperti di ketahui,pada tahun tahun sebelumnya Pemkab Pasuruan memang menggulirkan Bantuan keuangan Desa,dana tersebut di pergunakan untuk Pembangunan rehap kantor desa, Pembangunan gapuro, pembelian tanah makam guna mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat.(abi/sul)
Editor/Sam*
