Pasuruan, REALITA –Langkah inovasi di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya merealisasikan program strategis daerah di saat ada pengetatan dana fiskal dari pusat dengan mengajukan pinjaman daerah senilai Rp363 miliar.
Langkah tersebut juga mendapat dukungan dari DPRD untuk bisa mewujudkan program pembangunan yang bersentuhan urusan dasar bagi masyarakat
kalangan legislatif meminta Kepala Bupatinya agar skema pembiayaan tidak membebani daerah maka di perlu perhitungan yang matang agar kewajiban angsuran tidak membebani kemampuan fiskal daerah maupun mengganggu keberlanjutan program pembangunan.
Untuk di ketahui Pinjaman daerah tersebut direncanakan akan di gunakan untuk membiayai tiga proyek prioritas, yakni pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi, revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan, serta revitalisasi Pemandian Alam Banyubiru.
Anggota komisi 2 DPRD Sugiarto yang di konfirmasi menjelaskan bahwa pinjaman daerah di nilai langkah strategis selama digunakan untuk program produktif dan mampu memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta perekonomian daerah dan diarahkan untuk investasi pembangunan yang bermanfaat dan berpotensi menghasilkan.
Menurutnya, pemerintah daerah memang perlu berani mengambil langkah pembiayaan untuk mempercepat pembangunan.
Akan tetapi, ia mengingatkan harus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban pengembalian.
“Kalau pinjaman itu digunakan untuk investasi dan nantinya mampu menghasilkan, Tetapi juga dihitung kemampuan daerah, jangan sampai angsuran justru mengurangi ruang fiskal untuk program pembangunan lainnya,” ujarnya, Rabu (22/7/2026) sore.
Ia menegaskan, setiap rencana pinjaman harus memiliki perhitungan yang jelas, mulai dari manfaat pembangunan, potensi pendapatan, hingga kemampuan pembayaran dalam jangka panjang.
Selain persoalan kemampuan fiskal, Sugiarto juga memberikan catatan terhadap rencana revitalisasi Pemandian Alam Banyubiru dengan alokasi anggaran sekitar Rp45 miliar.
Untuk di ketahui Pemandian Alam Banyubiru memiliki karakter wisata tersendiri yang lekat dengan kearifan lokal dan aktivitas masyarakat sekitar.
Karena itu, konsep pengembangannya perlu dirancang secara matang agar tidak hanya mengejar perubahan fisik, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
Ia juga menyoroti pentingnya pola pengelolaan setelah revitalisasi dilakukan.
Menurutnya, keberhasilan sebuah destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga manajemen pengelolaannya.
Ia mendorong agar pengelolaan aset wisata ke depan dilakukan secara profesional dengan melibatkan badan usaha yang memiliki kemampuan manajerial, sehingga aset daerah mampu berkembang dan memberikan pemasukan.
“Yang penting bukan hanya membangun, tetapi siapa yang mengelola setelahnya. Jangan sampai sudah dibangun dengan anggaran besar, tetapi pengelolaannya tidak maksimal,” ujarnya.
Support yang sama di sampaikan oleh nggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan lainnya Misto Leo Faisal menilai, pinjaman daerah dapat menjadi pilihan untuk mempercepat pembangunan, terutama jika diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Politisi Partai Gelora pembangunan RSUD Purwodadi dan revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo sebagai proyek yang memiliki peluang besar dalam meningkatkan pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi daerah.
“Kalau untuk program prioritas dan memberikan dampak terhadap masyarakat, pemerintah memang harus berani mengambil langkah. Tetapi tetap harus dihitung agar pinjaman tersebut menjadi produktif,” katanya.
Menurut Misto, pengembangan Pasar Wisata Cheng Hoo harus mampu memberikan efek ganda, mulai dari menciptakan lapangan pekerjaan hingga menjadi pusat aktivitas ekonomi baru di Kabupaten Pasuruan.
Ia berharap, Pasar Cheng Hoo dapat dikembangkan seperti pusat oleh-oleh di daerah wisata lainnya sehingga tidak hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga menjadi penggerak sektor pariwisata.
“Pasuruan jangan hanya dikenal karena Bromo. Potensi wisata lain juga harus dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar dia.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan dari Fraksi PDI Perjuangan Arifin menambahkan, pihaknya telah melakukan pembahasan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait rencana pinjaman tersebut.
Menurutnya, DPRD sepakat perlunya kajian menyeluruh agar kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman tetap terjaga.
“Kemampuan pemda untuk mengembalikan pinjaman harus dihitung secara cermat. Jangan sampai kewajiban pembayaran nantinya justru berdampak pada program prioritas Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya.
Arifin menyoroti rencana revitalisasi Banyubiru yang membutuhkan anggaran sekitar Rp45 miliar.
Ia menyebut, dengan kondisi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut saat ini, proyeksi peningkatan pendapatan pascarevitalisasi harus benar-benar dihitung secara realistis.
“Kalau investasi Rp45 miliar, tentu harus ada kajian apakah peningkatan pendapatannya mampu memberikan manfaat yang sebanding. Jangan sampai investasi besar tetapi hasil yang diperoleh belum maksimal,” katanya.
Karena itu, DPRD mendorong agar seluruh proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman daerah dikaji secara matang, sehingga pembangunan berjalan seiring dengan kesehatan fiskal daerah.
“Prinsipnya kami mendukung pembangunan, tetapi harus tetap terukur agar tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah dan keberlangsungan pembangunan ke depan,” pungkasnya. (Abi/sul)
Editor/Sam*
