PASURUAN, REALITA -Pemerintah Kabupaten Pasuruan memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2026. Alokasi dana jaring pengaman sosial ini salurkan secara langsung sebagai bentuk mapresiasi atas kontribusi para pekerja lokal khususnya di sektor industri tembakau.
Penyerahan kompensasi finansial di area produksi KUD Sumberrejo unit Mitra Produksi Sigaret (SKT) yang berlokasi di Kecamatan Sukorejo.tujuannya untuk memperkuat daya beli masyarakat pekerja sekaligus menjaga stabilitas perekonomian daerah dari hulu hingga hilir industri rokok.
“Kabupaten Pasuruan untuk tahun ini menyalurkan bantuan kurang lebih senilai Rp 12,6 miliar bagi 10.500 pekerja di sektor tembakau atau industri hulu-hilir tembakau yang ada di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah dua tahun ini Pak Prabowo, pemerintah pusat tidak menaikkan cukai” urai Bupati Pasuruan, M Rusdi Sutejo pada Jum’at ( 10/07/26)
Pihaknya berkomitmen untuk melayangkan aspirasi bagi para pengusaha rokok legal ke Kementerian Keuangan agar industri padat karya ini kembali berjaya.
Terkait maraknya peredaran rokok ilegal non-cukai di pasaran saat ini diakui menjadi ancaman nyata yang menurunkan pendapatan daerah dari sektor bagi hasil pajak tembakau. Penurunan penerimaan bea cukai pada tahun sebelumnya secara otomatis mengoreksi jumlah dana perimbangan yang diterima oleh kas daerah.
Program stimulus ekonomi ini dirasakan langsung manfaatnya oleh ribuan buruh linting yang menggantungkan kehidupan keluarganya pada pabrik rokok legal. Setiap penerima manfaat mendapatkan kompensasi tunai yang dialokasikan khusus untuk meringankan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga mereka.
“Tantangan industri hasil tembakau itu kan salah satunya adalah regulasi, yang kedua adalah cukai atau rokok bodong yang menjadi hambatan perkembangannya. Kami berharap cukai mohon tidak naik dan pemerintah sungguh-sungguh untuk memberantas rokok ilegal serta meninjau ulang pembatasan tar dan nikotin yang bisa membunuh industri,” ketua Apindo Kabupaten Pasuruan Nurul Huda.
Menurutnya, sektor regulasi pembatasan kadar nikotin yang terlalu ketat justru berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja secara massal.
Bantuan finansial yang di berikan per orang yakni Rp1,2 secara simbolis diserahkan kepada perwakilan buruh linting. Dana jaring pengaman ini dialokasikan secara spesifik untuk membiayai kelangsungan pendidikan anak-anak pekerja serta pemenuhan kebutuhan pangan harian.
Dewi Astutik,salah satu pekerja yang di konfirmasi usia menerimabantuan, ia menjelaskan sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan uang tunai, karena dana segar tersebut dapat langsung digunakan untuk membeli paket sembako dan melunasi biaya sekolah.
“kami sangat senang karen dapat bantuan Rp 1,2 juta, dan sudah dapat setiap tahunnya. Biasanya kami belikan sembako dan juga biaya sekolah anak, karna bertepatan ini waktunya anak masuk sekolah,” tutur Dewi.( abi/sul)
Editor/Sam*
