Pasuruan, REALITA -Harapan warga Desa Sedaeng,Kecamatan Tosari untuk menikmati penerangan listrik secara stabil dalam waktu dekat ini akan ada solusi,ini setelah pihak komisi II DPRD menggelar hearing antara pihak PLN dan Perhutani Bersama pihak Pemdes pada Senin ( 27/04/26 )
Proyek penyambungan jaringan ini sempat mandek berminggu minggu karena rute kabel harus melewati kawasan hutan lindung yang memerlukan izin prinsip khusus.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait secara intensif melakukan kordinasi dengan dua BUMN guna memastikan jalur yang dilewati tetap efisien tanpa melanggar ketentuan konservasi alam yang berlaku.
Manager PLN UP3 Pasuruan, Agus Susanto yang di konfirmasi usai rapat di kantor DPRD lantai II menjelaskan kendala belum terlaksananya pemasangan tiang Listrik muncul karena jalur kabel memasuki kawasan hutan lindung, sehingga diperlukan izin prinsip yang sah sebelum PLN berani melanjutkan pekerjaan.
“ rute tersebut terpaksa dipilih karena merupakan akses satu-satunya yang paling memungkinan secara teknis untuk mencapai rumah warga”ujarnya.
Terpisah,Pihak Perhutani menyambut baik aspirasi masyarakat tersebut dan bersiap melakukan pembaruan data titik koordinat yang akan dilalui jaringan listrik. Evaluasi ulang diperlukan untuk memastikan apakah ada perubahan lokasi pemasangan tiang dibandingkan dengan rencana lama yang sempat tertunda.
“Kami akan memperbaharui proses administrasi melalui surat dari Kepala Desa agar pemeriksaan lapangan dan kebutuhan biaya bisa segera difinalkan,” ungkap Adm Perhutani, Ivan Cahyo Susanto. Pihaknya berkomitmen mendukung kebutuhan masyarakat dengan menggandeng tim perencanaan untuk memastikan keamanan lokasi di area hutan.
Target penyalaan listrik di wilayah tersebut diharapkan dapat terealisasi pada tahun ini melalui kolaborasi maksimal antarinstansi. DPRD Kabupaten Pasuruan turut memberikan perhatian serius mengingat warga di lokasi tersebut sudah menantikan kepastian layanan listrik sejak belasan tahun silam.
“Program listrik desa sebenarnya sudah memiliki anggaran dari pusat, tinggal bagaimana perizinan di Perhutani bisa dipercepat,” tegas Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Febri Irawan Darwis. Ia berharap proses ini bisa rampung dalam waktu singkat agar penantian panjang warga sejak tahun 2013 segera berakhir.(abi/sul)
Editor/Sam*
