Pasuruan, REALITA -Rencana pembatalan mobil dinas oleh mayoritas fraksi DPRD Kabupaten Pasuruan merupakan bentuk sikap negarawan para wakil rakyat di di saat kondisi perekonomian Nasional tidak stabil, langkah mereka dengan tidak melaksanakan program yang tak relevan, tak urgensi patut di apresiasasi
Anjar Supriyanto, ketua LSM GB3H yang di konfirmasi awak media pada Minggu ( 12/04/26 ) menilai koreksi atas kekeliruan yang seharusnya tidak pernah terjadi sejak awal penganggaran,Dimana program tersebut seakan dibungkus dalam bingkai keberpihakan publik
“kami mengapresiasi langkah DPRD yang rencana menunda pengadaan Mobin pimpinan,ini wujud keberpihakan pada rakyat“jelasnya.
Langkah ini menjadi koreksi dalam penyusunan usulan program di tahun berikutnya ,hendak mereka terus konsiten dalam mengawal program usulan rakyat,bukan malah membuat kebijakan yang mendahulukan kepentingan pejabat tertentu, baru kemudian dibatalkan setelah mendapat sorotan publik
“Ini bukan soal mobil dinas. Ini soal mentalitas. Soal bagaimana anggaran publik dipandang, apakah sebagai alat pelayanan atau justru sebagai ruang kenyamanan kekuasaan.
Dirinya meminta pola seperti ini tidak menjadi budaya di Gedung DPRD agar kepercayaan publik semakin tergerus. Karena yang terlihat hari ini bukan kerja nyata, melainkan sekadar upaya menyelamatkan citra dari kesalahan yang mereka buat sendiri.(abi/sul)
Editor/Sam*
