Pasuruan, REALITA – Gelombang protes mahasiswa menyelimuti halaman Rektorat Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Pasuruan pada Jumat (13/02).
Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UNU Pasuruan menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kejelasan terkait mandeknya regenerasi organisasi serta belum terealisasinya hak identitas mahasiswa berupa jas almamater dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
Aksi yang dipimpin oleh Nur Wahyu H. selaku Koordinator Lapangan dan di bawah tanggung jawab Presiden Mahasiswa (Presma) UNU Pasuruan yang jugak menjabat sebagai Koordinator Aliansi BEMPAS Raya, M. Ubaidillah Abdi, ini sempat diwarnai kekecewaan. Hal ini dipicu oleh absennya Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang seharusnya menjadi otoritas utama dalam menangani isu kemahasiswaan.
Meski demikian, tensi aksi mereda setelah Rektor UNU Pasuruan secara langsung turun menemui massa untuk melakukan audiensi terbuka di halaman kampus.
Dalam orasinya, perwakilan aliansi menegaskan bahwa penundaan Kongres Mahasiswa telah mematikan ekosistem intelektual dan mencederai hak konstitusional mahasiswa yang dijamin oleh UU No. 12 Tahun 2012. Mahasiswa menilai alasan restrukturisasi birokrasi dan fokus akreditasi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menghambat otonomi organisasi mahasiswa.
Selain itu, mahasiswa menggugat “wanprestasi” lembaga terkait pengadaan jas almamater dan KTM yang belum didistribusikan meski kewajiban finansial telah dipenuhi oleh mahasiswa. “Tanpa identitas fisik, mahasiswa kehilangan simbol kebanggaan dan akses terhadap berbagai fasilitas akademik,” tegas massa aksi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Rektor UNU Pasuruan menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada. Dalam rekaman pernyataannya, Rektor menjanjikan kepastian dalam waktu yang sangat singkat.
“Segala hal yang dirasa buntu di kampus kita, insyaallah dalam waktu yang sangat dekat, bahkan tidak sampai 3×24 jam, itu sudah bisa terjawab,” ujar Rektor di hadapan massa aksi. Rektor juga menegaskan bahwa kritik mahasiswa bertujuan untuk menertibkan manajemen universitas.
Puncak aksi ini ditandai dengan penyerahan berkas Policy Brief yang berisi kajian hukum komprehensif serta Pakta Integritas. Dokumen Pakta Integritas tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan aliansi untuk ditandatangani oleh Rektor sebagai bukti komitmen hitam di atas putih.
Langkah ini diambil aliansi untuk mengunci janji rektorat agar tidak sekadar menjadi narasi lisan, melainkan menjadi kesepakatan tertulis yang memiliki tenggat waktu jelas. Aliansi Mahasiswa UNU-STAIS menegaskan akan terus mengawal janji tersebut dan siap melakukan eskalasi gerakan jika dalam waktu yang disepakati tidak ada realisasi konkret.
Editor/Sam*
