Bangkalan, REALITA – Pulau Madura belum merasakan dampak ekonomi yang signifikan dari keberadaan Jembatan Suramadu, meskipun struktur penghubung antara Surabaya dan Bangkalan telah beroperasi selama 18 tahun. Kurangnya dukungan serta intervensi yang memadai dari pemerintah pusat disebut sebagai faktor utama yang menghambat perkembangan di wilayah tersebut.
Perihal ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Reza Teguh, kepada anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kompleks Parlemen Senayan pada hari Rabu, 21 Januari 2026.
“Kenyataan menunjukkan bahwa sejak konstruksi Jembatan Suramadu selesai hingga saat ini, perkembangan ekonomi di Pulau Madura belum menunjukkan kemajuan yang cukup menonjol,” ungkap Reza Teguh dalam pertemuan tersebut.
Selain mengangkat persoalan dampak ekonomi, ia juga mengajukan usulan untuk mengaktifkan kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2008 yang mengatur tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). “Sangat diharapkan agar BPWS dapat kembali beroperasi dan menjalankan perannya dalam mendorong pembangunan daerah,” tambahnya.
Di sisi lain, Reza juga menyoroti kondisi infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian serius, termasuk sekitar 40 jembatan yang mengalami kerusakan namun tetap digunakan sebagai akses utama bagi masyarakat Madura hingga saat ini.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin menyampaikan bahwa seluruh masukan dari DPRD Bangkalan akan diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk tindak lanjut yang tepat.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pembangunan di Madura melalui alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kami berharap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, janji yang disampaikan selama masa kampanye terkait pembangunan Pulau Madura dapat terealisasikan, salah satunya melalui pembentukan kawasan ekonomi khusus atau badan otorita yang memiliki wewenang penuh,” jelas Syafiuddin.
eMHa
