Bogor, REALITA — Sudah lebih dari satu tahun sejak gedung Puskesmas mengalami kebakaran, namun proses pembangunannya berjalan sangat lamban. Alih-alih segera direkonstruksi untuk memulihkan pelayanan kesehatan masyarakat, proyek tersebut justru terkesan terbengkalai dan minim progres di lapangan.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, puskesmas merupakan layanan kesehatan dasar yang paling dekat dan dibutuhkan oleh warga, terutama bagi masyarakat dengan akses terbatas terhadap rumah sakit.
Hingga kini, pelayanan masih dilakukan di bangunan pelayanan rawat jalan yang kapasitas dan fasilitasnya jauh dari memadai. Banyak warga menilai kondisi pelayanan menjadi tidak optimal, bahkan beberapa layanan kesehatan tertentu terpaksa dibatasi.
“Setiap hari kami harus antre lebih lama, ruang tunggu sangat sempit, alat pelayanan pun tidak selengkap dulu. Pemerintah harusnya peka, ini menyangkut kesehatan masyarakat,” ungkap salah seorang warga.
Keterlambatan proses pembangunan ini memunculkan dugaan adanya masalah dalam perencanaan ataupun penganggaran. Namun hingga saat ini tidak ada penjelasan komprehensif dari pihak terkait mengenai penyebab utama mandeknya proyek tersebut.
Sementara itu, pihak Dinas Kesehatan hanya menyampaikan bahwa pembangunan masih dalam tahap perencanaan lanjutan dan penyesuaian teknis. Namun jawaban tersebut dianggap terlalu normatif dan tak mampu meredam kekecewaan warga.
“Kami butuh bukti, bukan sekadar janji. Sudah satu tahun lebih, tapi bangunan masih seperti itu saja, apalagi yang terbakar adalah gedung UGD, rawat inap dan Persalinan. Sehingga layanan kegawat daruratan, rawat inap serta persalinan tidak terlayani dengan maksimal,” ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat.
Warga mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dan nyata. Mereka berharap tidak ada lagi alasan berulang sementara kebutuhan pelayanan kesehatan mendesak tidak bisa menunggu.
Pembangunan Puskesmas bukan hanya persoalan fisik bangunan, tetapi menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. (Firly)
