Kabupaten Bogor, REALITA – Wacana alih fungsi lahan perkebunan kelapa sawit seluas ±1.250 hektar di wilayah Rancabungur menjadi kawasan sport center terus menjadi perhatian publik. Di tengah perdebatan tersebut, masyarakat lokal bersama kalangan mahasiswa menilai bahwa rencana ini merupakan momentum penting untuk memperbaiki ketimpangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang selama ini terjadi.
Koordinator Pusat BEM Setanah Air, Rezal Ibrahim Harika, menegaskan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN selama kurang lebih 23 tahun tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 0,3% masyarakat lokal yang terserap sebagai tenaga kerja. Ini menggambarkan adanya kegagalan distribusi manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut,” tegas Rezal.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dampak negatif dari keberadaan perkebunan sawit tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga merambah aspek sosial dan lingkungan. Masyarakat mengeluhkan meningkatnya risiko gangguan satwa liar seperti ular yang kerap masuk ke permukiman warga, yang diduga akibat perubahan ekosistem dari alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur.
Selain itu, ekspansi perkebunan sawit juga dinilai telah menggerus identitas budaya masyarakat setempat, ditandai dengan hilangnya rumah adat dan ruang hidup tradisional yang sebelumnya menjadi bagian dari kearifan lokal warga Rancabungur.
Dari sisi lingkungan, pengelolaan perkebunan sawit yang telah melampaui usia produktif ideal (±20 tahun) juga berpotensi menimbulkan degradasi tanah, penurunan kualitas air, serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini memperkuat urgensi dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan izin operasional perkebunan tersebut.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, rencana pembangunan sport center dinilai sebagai alternatif strategis yang berpotensi memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Selain membuka peluang lapangan kerja baru, pembangunan ini juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis jasa, olahraga, dan pariwisata.
“Kami melihat pembangunan sport center bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi sebagai langkah transformasi menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ini adalah peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses ekonomi yang lebih luas,” lanjut Rezal
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa proses pembangunan harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Potensi konflik lahan, relokasi warga, serta dampak sosial lainnya harus diantisipasi sejak awal melalui perencanaan yang matang dan berbasis dialog.
Warga di tiga desa yang terdampak secara umum menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan sport center, dengan harapan adanya peningkatan kesejahteraan, perbaikan infrastruktur, serta terbukanya ruang publik yang representatif bagi generasi muda.
Diskursus mengenai restorasi lahan ini pun menjadi refleksi penting bahwa pembangunan ke depan tidak hanya berorientasi pada investasi semata, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
