Bangkalan, REALITA – Kondisi administrasi ratusan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bangkalan menjadi sorotan publik. Dugaan ketidaktertiban ini terungkap dari fakta bahwa banyak lembaga yang tidak rutin melakukan pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Lembaga-lembaga yang dimaksud mencakup Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang tersebar di berbagai kecamatan. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi DPRD Bangkalan, Rokib, mendesak Dinas Pendidikan (Dispendik) setempat untuk segera mengambil langkah strategis guna menertibkan lembaga-lembaga tersebut.
“Dispendik harus melakukan penertiban terhadap sekolah yang tidak melakukan pembaruan dapodik,” ujarnya tegas.
Rokib mengungkapkan sejumlah indikasi yang menjadi penyebab banyak PAUD lalai memperbarui data mereka. Kendala tersebut mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras), minimnya sumber daya manusia (SDM), hingga kondisi di mana lembaga tidak memiliki peserta didik sehingga tidak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM).
Politikus asal Kecamatan Socah ini memberikan panduan tindak lanjut yang tegas namun berkeadilan. “Jika karena keterbatasan SDM, dispendik harus turun tangan untuk mendorong agar semua PAUD tertib administrasi. Tetapi jika karena tidak ada aktivitas KBM, maka ditutup saja,” tegasnya.
Selain penertiban, Rokib juga mendesak Dispendik untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara menyeluruh ke setiap lembaga yang bermasalah. Menurutnya, langkah ini bisa berjalan efektif jika melibatkan koordinator wilayah bidang pendidikan di masing-masing kecamatan.
“Kalau memang lembaga yang tidak melakukan update masih beroperasi, harus dibantu persoalan administrasinya,” tambahnya.
Sampai berita ini diturunkan, upaya untuk mengonfirmasi hal tersebut kepada pihak Dispendik Bangkalan masih menemui jalan buntu. Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan PAUD, Nur Latifah, belum memberikan respons meskipun telah dihubungi melalui nomor telepon yang biasa digunakan.
eMHa
