Pasuruan, REALITA – Seluruh komisi -komisi di DPRD Kabupaten memberikan catatan dan kritikan tajam atas LKPJ Bupati Pasuruan tahun 2025, beberapa point penting dalam rekomendasi tersebut di titik beratkan pada lemahnya perencanaan,rendahnya pengawasan,capain kinerja kurang maksimal,dan masih banyak lagi
Komisi I ( bidang hukum dan pemerintahan ) melalui juru bicara Sugiyanto mencermati berbagai pelaksanaan program pada beberapa OPD mitra ada beberapa catatan yang harus dan perbaikan
Baprida adalah posisi OPD fital dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan,agar meningkatkan Penelitian dan Observasi dalam menghasilkan kajian kajian empiris dan Inovasi yang berkelanjutan. banyak kecamatan yang memiliki banyak potensi yang butuh dukungan dan pendampingan dari pemerintah untuk mendukung mensejahterakan masyarakat (pada Rabu (08/04/2026).
BPKAD (Aset Daerah) menyoroti masih banyak aset aset kita yang terbengkalai,dan belum di Kelola secara optimalisasi melalui pengelolaan asset,inventarisasi dan evaluasi aset, kemudian dirumuskan atau dilakukan pengkajian
Sekretariat Daerah Bagian Hukum, masih banyak produk perda yang perlu adanya review / kajian kembali untuk disesuaikan dengan regulasi yang terbaru, soal kasus banjir tahunan , DPRD meminta ada Perda terkait penanganan dan pencegahan banjir secara kompehensip
Inspektorat Daerah benyak malakukan kerjasam multi pihak antar pemangku kepentingan, untuk menciptakan managerial yang efektif, efisien serta tepat guna. Peningkatan Pendampingan pengelolaan dan penggunaan anggaran dimasing- masing Perangkat Daerah, terutama penggunaan ADD maupun DD
“untuk Dinas Kominfo , dengan adanya terobosan Desa Digital dalam mempercepat pelayanan publik dimasing-masing desa,mereka bisa mensupport dari program pelayanan publik saja ,juga jadi motordesa akan lebih bergairan dalam menggerakkan ekonomi pedesaan”jelas politisi PDI.P ini.
BKSDM,komisi I mendesak agar di lakukan pembinaan dan Pengawasan yang intensif terhadap ASN baik PNS maupun PPPK, terkait kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan terutama edukasi pentingnya bijak dalam bermedia sosial,juga pengisian jabatan kekosongan segera dapat terisi dengan segera sesuai kompetensinya
Komisi II DPRD melalui juru bicara Arifin memberikan sejumlah catatan di antaranya lemahnya sinkronisasi program OPD agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan,Penguatan sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.,Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data (evidence-based policy),Penajaman prioritas program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat
Untuk Bidang Ekonomi dan Investasi ,DPRD mendesak Pemkab perlu meningkatkan kualitas iklim investasi yang ramah, transparan,dan berbasis digital,Optimalisasi peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem OSS untuk mempercepat perizinan usaha,Evaluasi realisasi investasi agar tidak hanya sebatas catatan angka , tetapi juga mampu mencatat jumlah penyerapan tenaga kerja lokal.
Di Bidang Perdagangan dan UMKM, lanjut Aripin,Penguatan UMKM naik kelas melalui digitalisasi pemasaran dan akses permodalan yang jelas , tak hanya janji janji semata,Penataan dan revitalisasi pasar tradisional agar lebih bersih, nyaman, dan kompetitif,Pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga,Mendorong kemitraan antara UMKM dengan industri besar di Kabupaten Pasuruan.
Untuk sektor Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, perlunya peningkatan dukungan sarana dan prasarana pertanian (irigasi, pupuk, alat mesin pertanian),Penguatan program ketahanan pangan daerah berbasis potensi lokal.pengawasan distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran.
Di Bidang Perindustrian, di perlukan penguatan kawasan industri yang berwawasan lingkungan,Peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam sektor industry dan Mendorong hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi.
“untuk Perumda, komisi II meminta ada evaluasi kinerja seluruh BUMD, khususnya dalam kontribusi terhadap PAD, Mendorong inovasi layanan, seperti pada Perumda Air Minum untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan Penataan manajemen BUMD agar lebih profesional dan akuntabel”jelasnya
Sedangkan Komisi III melalui jubir Yusuf Daniyal menilai banyak yang dilakukan Pemkab, yang di perlu di perhatikan soal kualitas pekerjaan fisik melalui meningkatkan pengawasan agar kualitas fisik sehingga berusai panjang
Untuk Program unggulan agar dinas pariwisata giat potensi budaya daerah lebh di masifkan lagi dengan menggandeng seniman dan budaya lokal dan gencar melakukan promosi melalui media baik nasional maupun regional
Juru Bicara Komisi IV Najib Setiawan mendorong perbaikan sarana, prasarana, dan mutu pendidikan untuk menyelesaikan kondisi Gedung Sekolah yang rusak di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan , agar tidak ada lagi sekolah rusak dengan melibatkan pihak rekanan yang mengerti teknis kontruksi sipil
“ Di Bidang Sosial kami berharap Pemerintah Daerah untuk terus memberikan jaminan sosial dan pelayanan sosial di wilayah Kabupaten Pasuruan. Komisi IV DPRD mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada LKPJ 2025, di mana layanan perlindungan masyarakat dan bantuan sosial dinilai mencapai target.”jelasnya
Di Bidang kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) DPRD meminta agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan layanan kesehatan atau pun RSUD sebagai garda terdepan,dalam melayani Masyarakat para perawat hendaknya mereka ramah,santun serta kecepatan menanggapi setiap keluhan, aduandan Saran-saran dari para pasien.(abi/sul)
Editor/Sam*
