Bangkalan, REALITA – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Blega beberapa waktu yang lalu melahirkan pro-kontra di kalangan masyarakat Blega, Camat Blega adakan rapat koordinasi. Senin, (21/07)
Rapat koordinasi ini melibatkan Muspika Kecamatan Blega, Polsek Blega, Koramil Blega, tokoh masyarakat Blega, Aliansi Masyarakat Blega Bersatu (AMB2), LSM Bangkalan Berbagi, Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk membahas Keluahan masyarakat terkait penertiban PKL.
Kegiatan yang dilakukan sekitar jam 14:00 (WIB) Komari selaku Camat Blega menegaskan bahwa Penertiban PKL yang dilakukan pada Rabu, (6/7) tersebut adalah berdasarkan hasil keputusan musyawarah antar sektor, tokoh masyarakat dan para penegak disiplin serta tidak tebang pilih.
“Alhamdulillah acara hari ini muspika Kecamatan Blega adakan musyawarah antar sektor yang melibatkan kepala pasar Blega Dishub Bangkalan tokoh masyarakat LSM juga dari media, terkait PKL juga parkir liar kami sudah berkoordinasi dengan kepala pasar juga Dishub dan kepolisian, untuk PKL yang ada di depan pasar Blega yang berada di trotoar kami koordinasikan dengan kepala pasar bapak Romli dan untuk parkir liar memang ini sifatnya ilegal tidak berizin kami sudah berkoordinasi dengan penegak disiplin Dishub Bangkalan juga kepolisian namun semuanya tidak semudah membalikkan telapak tangan perlu adanya koordinasi untuk sementara doakan saja mudah mudahan semua berjalan dengan Aman lancar tertib demi kemajuan blega bersama” ungkap Komari camat Blega 21/7/25
Kegiatan ini dapat respon positif dan apresiasi serta dukungan penuh dari ketua AMB2 Amir Jalal, Fathurrahman selaku Tim Bangkalan Berbagi. Karena menurutnya dengan adanya penertiban tersebut pengguna jalan dapat menggunakan jalan trotoar sebagaimana semestinya.
Mereka juga berharap dengan adanya musyawarah antar sektor, camat juga muspika Blega selaku pemangku kebijakan kedepannya bisa melakukan langkah langkah persuasif sehingga terciptalah kebijakan kebijakan yang terbaik.
Sementara tokoh masyarakat yang turut hadir musyawarah tersebut sangat setuju dengan adanya penertiban tersebut karena menurutnya trotoar selama ini di Blega memang sering digunakan PKL, dan hal itu mengganggu pejalan kaki.
Haryadi