Sidoarjo, REALITA – Dalam rangka Hari Posyandu Nasional Tahun 2026, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo
Dr. Hj. Sriatun Subandi beserta rombongan mengunjungi kantor balai Desa Kedungcangkring, Kecamatan Jabon. Hal itu langsung disambut Forkopimpka Kecamatan Jabon, Kepala Puskesmas Jabon, Kepala Desa Kedungcangkring, Yudianto, beserta istri dan para kader. Tak hanya itu, para undangan yang hadir dilakukan tanya jawab, Senin (04/05/2026) pagi.
Menurut Yudianto Kepala Desa Kedungcangkring mengungkapkan kedatangan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo
Dr. Hj. Sriatun Subandi beserta rombongan pihaknya mengucapkan
banyak terimah kasih atas kehadirannya untuk meninjau langsung kegiatan tersebut. Dalam Rangka Hari Posyandu Enam SPM Kabupaten Sidoarjo, ” perlu diketahui didesa kami ada 18 RT, 8 RW, yang telah mana terdiri ada 7 posyandu. Dikarenakan apa 7 posyandu ? dan seharusnya ada 8 posyandu. Yakni dua dusun digabungkan menjadi satu, karena keterbatasan lahan, ” ujarnya.
Sepertinya di Dusun Kajar, keberdaraan posyandu sampai menebeng atau menumpang dirumah orang dan diusir. Harapan kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Propinsi Jawa Timur ada anggaran Pokir (Pokok Pikiran) untuk pembangunan balai dusun yang ada di Dusun Kajar tersebut, pintanya.
Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo
Dr. Hj. Sriatun Subandi dalam sambutan pidatonya mengatakan memperingati Hari Posyandu Nasional enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), telah mana yang dahulu itu terkenal disebut lima meja. Namun saat ini, posyandu itu tidak hanya di lima meja melainkan enam SPM. Keberadaan Posyandu enam SPM akan memudahkan masyarakat, mengakses berbagai pelayanan dalam satu tempat, ucapnya.
” Enam SPM (Standar Pelayanan Minimal) Posyandu adalah integrasi layanan kesehatan primer, yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Anak di usia dini sebelum masuk sekolah TK (Taman Kanak), atau SD (Sekolah Dasar) wajib sekolah PAUD ( Pendidikan Anak Usia Dini) terlebih dahulu, ” tambahnya.
Menyinggung soal efisiensi, atau pengurangan anggaran Dana Desa (DD) per-awal Tahun 2026. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo Dr. Hj. Sriatun Subandi berharap terutama kepala desa jangan kecil hati. Hal yang sama disampaikan kepada masyarakat, ditahun-tahun sebelumnya. Anggaran dana desa disetiap desa mendapatkan mencapai 1 milyar bahkan lebih, namun saat ini kondisinya per-desa mendapatkan sebesar Rp. 300 juta, sampai Rp. 350 juta, jelasnya.
Bayangkan saja sekarang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 300 juta, Rp. 350 juta dibuat pembangunan jalan cukup apa tidak ?. Apalagi buat lain-lainnya seperti BLT, kegiatan posyandu, jama’ah muslimat, dan sebagainya. ” Mudah-mudahan kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo diberikan rezeki yang berlimpah, walaupun adanya efisiensi sehingga program kegiatan tetap berjalan seperti semula, ” terang, Dr. Hj. Sriatun Subandi.
Ditambahkan, Camat Jabon Abdul Rokim, diwilayah Desa Kedungcangkring ini, ada penambahan kependudukan dari Desa Pejarakan atau penggabungan seperti halnya Desa Besuki ke Desa Dukuhsari. Terkait kegiatan posyandu, serta adanya efisiensi maka yang berskala prioritas harus tetap dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan oleh kepala desa, kegiatan posyandu PMP nya tetap dilaksanakan. ” Mau tidak mau mekanismenya tetap dijalankan dan ‘jangan melihat efisiensinya, ” paparnya.
Kegiatan Posyandu enam 6 SPM ini, memang ada skala prioritas yang harus dilaksanakan. Terkait bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial secara standart operasional minim harus dilaksanakan. ” Jangan sampai balita, ibu hamil, lansia tentang kesehatan tidak dilaksanakan. Alhamdulillah, diwilayah kecamatan Jabon dapat terealisasi keseluruhannya, ” pungkasnya.
AHP
Editor/Sam*
