Bogor, REALITA — Polemik terkait hibah dari Yayasan Bangun Sejahtera Indonesia bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diberikan dan direalisasikan di wilayah Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, kembali mencuat. Sorotan publik kini tertuju pada aspek perizinan dan transparansi dana hibah tersebut. (23/05/2025).
Menariknya, Camat Cijeruk Sobar Mansur mengaku tidak mengetahui adanya proses perizinan atau laporan terkait hibah tersebut. “Saya belum menerima informasi resmi maupun tembusan dokumen terkait hibah dari BSI yang masuk ke Desa Cipicung,” ujar Sobar Mansyur, saat ditemui wartawan di kantornya, Jumat pagi. (23/5).
Pengakuan Camat tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait mekanisme dan jalur komunikasi antara desa dan kecamatan, terutama dalam hal penerimaan bantuan dana dari pihak luar. Padahal, sesuai aturan, setiap bentuk hibah yang diterima desa dari pihak ketiga harus mendapat persetujuan dan pengawasan dari pemerintah di atasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Desa Cipicung belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, sejumlah warga meminta agar pihak berwenang melakukan audit dan klarifikasi terhadap hibah tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Pemerhati kebijakan publik menilai, transparansi dan koordinasi antarlevel pemerintahan sangat penting guna menjaga akuntabilitas dana bantuan. “Jangan sampai niat baik berupa hibah justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat. ( Remon )
