Pasuruan, REALITA -Persoalan banjir yang di wilayah Kabupaten yang kerap menggenangi ribuan penduduk saat musim penghujan seolah menjadi tradisi tahunan yang belum bisa teratasi dengan baik oleh Pemkab Pasuruan,factor utamnya karena adanya sejumlah DAS ( daerah aliran sungai:red) yang mengelilingi sejumlah kecamatan mengalami pendangkalan perlu di lakukan penganganan secara maksimal.
Factor lain terkait kewenanganan Dimana semua aliran sungai di Kabupaten Pasuruan notabenenya Adalah bukan tanggung jawab dari daerah,kalau misalkan di anggarkan dari APBD II untuk kegiatan dipastikan akan menjadi temuan BPK karena itu murni menjadi wewenang Propinsi Jawa Timur.
Agar penanganan dan pencegahan penanganan banjir di wilayah Kabupaten Pasuruan bisa komprehensif ,komisi III DPRD melakukan kordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air Jatim dan BBWS di Propinsi,nanti bisa berkolaborasi dengan OPD terkiat di daerah
“banyak Sungai di Pasuruan yang mengalami pendangkalan dan penyempitan menjadi kewenangan Propinsi perlu di normalisasi,kami mendorong agar di lakukan penanganan serius untuk mencegah “jelas Yusuf Daniel ketua komisi III pada Sabtu (18/04/26).
Daniel menambahkan, DPRD mengupayakan keluhan beberapa desa yang menjadi langganan banjir seperti di Kecamatan Beji, Kecamatan rejoso , kraton semoga di respon cepat oleh pihak yang berwenang langsung.(abi/sul)
Editor/Sam*
