Cigombong, REALITA – Kondisi rumah tidak layak huni (Rutilahu) milik Udin Saepudin, warga Desa Pasir Jaya RT 01/09 Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor (07/01/26), akhirnya mendapat perhatian setelah Camat Cigombong R.Irwan Somantri SSTP.MM turun langsung meninjau lokasi. Kunjungan tersebut sekaligus membuka fakta memprihatinkan terkait lemahnya kepedulian pemerintah desa terhadap warganya yang hidup dalam keterbatasan.
Rumah yang ditempati Udin Saepudin terlihat jauh dari kata layak. Dinding rapuh, atap bocor, serta kondisi bangunan yang rawan membahayakan keselamatan penghuninya menjadi pemandangan yang seharusnya tidak dibiarkan berlarut-larut. Ironisnya, kondisi tersebut disebut telah berlangsung lama tanpa adanya penanganan serius dari Kepala Desa Pasir Jaya.
Dalam kunjungannya, Camat Cigombong menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi warganya yang luput dari perhatian pemerintah desa. Ia menegaskan bahwa persoalan Rutilahu bukan sekadar soal bantuan sosial, tetapi menyangkut hak dasar warga untuk hidup layak dan aman.
“Ini adalah realitas yang tidak boleh dibiarkan. Pemerintah desa seharusnya menjadi pihak terdepan dalam mendata dan mengusulkan warganya yang membutuhkan bantuan, bukan justru menunggu hingga kondisi viral atau disorot,” tegas Camat Cigombong di lokasi.
Sebagai bentuk kepedulian dan empati, Camat Cigombong juga menyerahkan bingkisan bantuan kepada Udin Saepudin untuk meringankan beban hidup sehari-hari. Meski bersifat sementara, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan moral sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah kecamatan hadir di tengah masyarakat.
Kunjungan ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi aparatur Desa Pasir Jaya. Minimnya perhatian terhadap warga miskin dan Rutilahu dinilai mencerminkan lemahnya fungsi pelayanan dan pengawasan di tingkat desa. Padahal, berbagai program bantuan baik dari pemerintah daerah maupun pusat tersedia, asalkan didukung dengan pendataan dan pengusulan yang serius.
Masyarakat berharap, pasca kunjungan ini, Kepala Desa Pasir Jaya Atok segera mengambil langkah konkret, tidak hanya sekadar reaktif, tetapi proaktif dalam memastikan warganya tidak lagi hidup di rumah yang membahayakan keselamatan. Pemerintah desa dituntut hadir, bekerja, dan bertanggung jawab atas kondisi sosial di wilayahnya sendiri.
Kasus Rutilahu Udin Saepudin menjadi pengingat bahwa ketidakpedulian birokrasi di tingkat bawah dapat berujung pada penderitaan warga, dan hal tersebut tidak boleh terus terjadi di Kabupaten Bogor. (Firly)
