Pasuruan, REALITA -Rencana pengadaan mobil Dinas Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan di pastikan batal di wujudkan tahun ini,menyusulan gelombang protes dari dari Masyarakat,aktifis,Mahasiswa maupun nitezen lantaran kegiatan penunjang di anggap kurang tepat saat kondisi fiscal daerah tidak stabil dengan adanya pengurangan dana transfer pusat ke daerah serta terbitnya surat edaran Mendagri terkait efesiensi.
Ketua DPRD Samsul Hidayat yang di konfirmasi awak media pada Selasa( 14/04/26), ia menuturkan banyaknya secara pribadi dan kelembagaan dirinya memahami bahwa kondisi fiskal saat sedang tidak baik baik saja,maka di butuhkan sikap kehati-hatian dalam penyusunan, pelaksanaan program yang bersumber dari anggaran daerah agar dapat berdampak langsung pada masyarakat.
Oleh karena itu, dirinya memandang keputusan untuk menunda pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD merupakan langkah yang bijaksana dan sejalan dengan semangat efisiensi serta pengetatan belanja daerah yang tidak penting,dan nantinya pengalihan anggaran tersebut bisa di fokuskan pada program program yang pro rakyat serta layanan dasar masyarakat
DPRD sebagai representasi rakyat harus memberi contoh dalam pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Di tengah kebutuhan masyarakat yang masih harus diprioritaskan, seperti pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka belanja yang bersifat penunjang dapat ditunda terlebih dahulu.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat”jelas politisi PKB ini.
Ke depan, DPRD akan terus mengawal agar kebijakan efisiensi ini tetap tepat sasaran, transparan, dan tidak mengganggu kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Di singgung soal adanya salah satu pimpinan yang masih gunakan mobil pribadi karena fasiltas mobil yang ada rusak berat, pria yang akrab di panggil Lek Sul ini bahwa persoalan tersebut sudah di komunikasikan ke Mas Bupati Pasuruan untuk ikut memikirkan Solusi terbaik, jangan hal tersebut bisa mengganggu aktitas legislasi di Parlemen
“soal itu sudah kami sampaikan ke mas Bupati agar ikut memikirkan juga,apakah nanti ,menggunakan kendaraan Dinas OPD atau kendaraan dari Pemkab”tambahnya.
Dukungan yang sama di sampaikan oleh Yusuf Daniel ketua komisi III DPRD meminta agar pengalihan anggaran Mobdin pimpinan hendaknya di gunakan juga untuk pembiyaan program Pembangunan yang terdampak bencana yang belum terkaver dari anggaran induk,juga urusan pelayanan wajib lainnya.
“pada prinsipnya kami atas nama ketua komisi III mendukung sekali penundaan tersebut merupakan sikap negarawan para pimpinan DPRD, untuk pengalihan anggaran hendaknya di fokuskan pada program yang pro rakyat dan urusan layanan dasar masyarakat yang masih kurang “jelas pria yang menjabat ketua DPC PKB ini.(abi/sul)
Editor/Sam*
