CITEUREUP, REALITA – Kemacetan di kawasan Citeureup, Kabupaten Bogor, semakin parah dari hari ke hari. Bukan hanya karena volume kendaraan yang terus meningkat, tetapi juga maraknya terminal bayangan angkutan kota (angkot) yang beroperasi bebas di titik-titik strategis. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa penertiban jarang benar-benar dilakukan, dan mengapa terminal bayangan seolah dibiarkan tumbuh?
Pantauan di lapangan, Jalan Raya Bogor–Citeureup, sekitar Pasar Citeureup, dan simpang Gunung Batu menjadi titik paling parah. Puluhan angkot berhenti sembarangan, menunggu penumpang, bahkan terkadang memakan hampir setengah badan jalan. Akibatnya, arus kendaraan tersendat, antrean panjang tak terhindarkan, terutama pada jam sibuk.
Namun, persoalan ini ternyata tak sekadar soal perilaku sopir angkot. Beberapa sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan adanya dugaan praktik “setoran” dari para sopir angkot kepada oknum tertentu agar keberadaan terminal bayangan bisa tetap berjalan tanpa hambatan.
“Bukan rahasia lagi kalau ada pungutan di lapangan. Sopir yang ngetem di titik tertentu biasanya sudah ada yang ngatur. Kalau tidak, mereka bisa diusir atau ditindak,” ujar seorang sopir angkot trayek Citeureup–Bogor dengan nada hati-hati.
Dugaan ini semakin menguat karena aparat terkait, baik Dinas Perhubungan maupun Satpol PP, jarang melakukan penertiban serius. Razia yang sesekali digelar pun dianggap hanya sebatas formalitas tanpa tindak lanjut nyata. Warga pun menilai ada pembiaran sistematis.
“Kalau aparat serius, terminal bayangan itu bisa ditutup. Tapi faktanya, malah dibiarkan. Kami curiga ada kepentingan di baliknya,” tegas Ahmad, tokoh masyarakat Citeureup (28/09/25)
Akibat keberadaan terminal bayangan ini, kerugian ditanggung masyarakat luas. Waktu tempuh semakin lama, biaya transportasi membengkak, dan produktivitas warga menurun. Para pedagang pasar bahkan mengeluh pembeli enggan mampir karena macet yang tak kunjung terurai.
Pengamat transportasi menilai, selama praktik “setoran” masih berjalan, terminal bayangan akan sulit diberantas. Solusi nyata hanya bisa dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas, pengawasan intensif, serta transparansi dalam pengelolaan trayek angkutan.
Jika tidak segera ditangani, Citeureup berpotensi menjadi contoh buruk penataan transportasi di Kabupaten Bogor: macet permanen, terminal resmi terbengkalai, dan masyarakat kecil menjadi korban dari praktik “setoran” yang mengakar.(Firly)
Editor/Sam*
