Bogor, REALITA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor masih terus melakukan penyesuaian terkait efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengatakan, hingga terbitnya Inpres pada Januari 2025 terkait efisiensi anggaran, Pemkab Bogor masih melakukan penyesuaian terkait implementasi aturan tersebut.
“Semenjak Inpres 1 tahun 2025 diturunkan oleh pemerintah pusat, tentu pemerintah daerah menyesuaikan, ada beberapa dinas pak Bupati sudah dua hari mengumpulkan TAPD dan SKPD bagaimana inpres ini bisa dijalankan dengan baik,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara, Selasa, 11 Maret 2025.
Menurutnya, dari hasil kebijakan efisiensi, nantinya Pemkab Bogor akan memangkas anggaran tekait perjalanan dinas, makan dan minum, ATK, kegiatan seremoni dan lainnya.
Namun hingga saat ini, belum diketahui berapa nilai yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Bogor terkait efisiensi anggaran tersebut.
“Per hari ini setelah efisiensi, pemerintah daerah saya belum tau nih nilainya berapa, mudah-mudahan banyak hal-hal yang dianggap kurang tepat hari ini di Inpres kan jelas tuh, perjalanan dinas, makan dan minum, ATK dan sebagainya,” ungkapnya.
“Makanya pak bupati saya tanyakan tadi belum beres, mudah-mudahan satu hingga dua hari ke delan sudah selesai berapa hasil dari efisiensi yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah daerah,” sambung Sastra Winara.
Menurut Sastra Winara, anggaran hasil efisiensi ini nantinya akan dipergunakan pemerintah daerah untuk kegiatan yang lebih penting, seperti pembangunan sekolah hingga pembangunan jalan.
“Hasil efisiensi itu akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk hal yang lebih penting, contoh tadinya bangun jalan satu kilometer, dengan adanya uang itu bisa ditambah jadi tiga kilometer, bangun sekolah yang tadinya 10 bisa jadi 20. Jadi uangnya tetap dipakai untuk segala prioritas pemerintah daerah,” jelas Sastra Winara.
Sastra Winara menegaskan, masing-masing dinas telah diminta merinci anggaran yang sudah dipangkas usai efisiensi.
Namun jika terdapat ketidaksesuaian, Bupati Bogor akan mengambil langkah.
“Makanya pak Bupati menyampaikan, silakan dinas terkait mengurangi, kalau nanti tidak sesuai, Bupati sendiri yang akan mengurangi. Sekarang dikembalikan dulu ke dinasnya, ke TAPDnya, silakan apa yang bisa dikurangi, kalau pengurangannya kecil, nanti biar pak Bupati yang ambil langkah,” pungkas Sastra Winara. (Red)
