Example floating
Example floating
Blog

5 Angkot Listrik Diujicoba 4 April, Berhenti di 30 Titik Pemberhentian

255
×

5 Angkot Listrik Diujicoba 4 April, Berhenti di 30 Titik Pemberhentian

Sebarkan artikel ini

REALITA.CO.ID || Wali Kota Bogor, Bima Arya meninjau langsung dan ikut memasang penambahan rambu pemberhentian persiapan uji coba angkutan kota tenaga listrik atau angkot listrik di titik Balai Kota Bogor dan Taman Sempur, Jumat (29/3/2024).

Pada tahap uji coba ini ada 30 titik pemberhentian angkot listrik/bus stop, 10 titik diantaranya merupakan titik baru dan 20 titik lainnya yakni eksisting yang sudah ada sebelumnya.

Rencananya angkot listrik ini akan diluncurkan untuk uji coba pada 4 April 2024.

“Kita akan ujicobakan dulu 5 unit (angkot listrik),” kata Bima Arya.

Setelah meninjau pemasangan titik pemberhentian baru, Bima Arya didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra dan Direktur Perusahaan umum daerah (Perumda) Jasa Transportasi (PDJT), Rachma Nissa Fadliya mencoba angkot listrik dan melihat proses charging di Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor PLN, Jalan Pajajaran.

Pemerintah Kota (Pemkot) berterimakasih atas kolaborasi, dukungan dan kerja sama yang sangat baik dengan PLN Bogor yang juga turut mendukung program angkot listrik.

“Jadi charging station di sini (PLN Bogor) butuh waktu sekitar 45 menit mencharge di sini. Nanti akan diatur timingnya dan dengan sistem yang seperti ini maka akan terukur 14 kilometer yang menjadi jarak tempuh angkot listrik ini, kira-kira satu putaran, sekitar 1 jam,” kata Bima Arya.

Dengan begitu lanjut Bima Arya, jika situasi lalu lintas lancar, maka bisa diperkirakan terkait titik traffic management.

“Dan ini untuk pertama kalinya angkot berhenti tidak sembarangan,” ujarnya.

Dalam masa uji coba, tarif angkot listrik Rp 5.000 untuk satu kali perjalanan.

Kadishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan, sistem pembayaran angkot listrik ini menggunakan cashless payment atau non tunai dengan tap on bus (TOB)

Nantinya akan melintasi rute Cidangiang, Tugu Kujang, Suryakencana, Bondongan, Empang, Mal BTM, SSA dan kembali lagi ke Cidangiang.

“Sistem operasionalnya sudah ada, titik shelter sudah ditentukan, titik pemberhentian sudah ditentukan dan menggunakan manajemen informasi. Jadi nanti titik pemberhentian highwaynya ritasenya sudah terhitung oleh teknologi informasi yang ada di angkot itu sendiri,” ujarnya.

Uji coba ini dilakukan tidak hanya untuk membangun sistem, tapi juga mengumpulkan data-data terkait ketahanan baterai, keuntungan pemilik angkot dan kelebihan angkot listrik.

“Saat ini kan karena memang tahap uji coba. Supaya kita sama-sama berhitung, sama-sama tahu bagaimana keuntungan, bagaimana kelebihan. Karena kalau tidak kita uji coba, bagaimana kita bisa tahu apa kelemahannya, apa kerugian, kelebihan dan keuntungannya,” ujarnya.

Sementara itu, Manager UP3 Bogor, Irwanto Wahyu Kusumo mengatakan, dalam setiap pengisian listrik nantinya angkot ini memiliki sistem pengaturan tersendiri sehingga pelayanan transportasi tetap berjalan.

“Nanti akan diatur oleh Dishub. Tahap uji coba ini kan ada lima unit. Jadi nanti tidak semua langsung berbarengan, pasti karena kan pelayanan harus terus berjalan. Jadi ada satu charge yang lain tetap jalan,” jelasnya.

Sistem pengaturan tersebut akan diterapkan selama masa uji coba sambil pihak PLN juga melakukan pemetaan untuk membuat suatu penjadwalan atau sistem operasional dan charging yang lebih efisien.

Untuk tarif pengisian listrik ini Rp 1.600 perKWH dan untuk kapasitas listrik angkot sebesar 22 KWH.

“Jadi kalau secara efisiensi sangat efisien. Untuk kapasitasnya tergantung muternya, kalau tadi sekali rute 13 kilo kalau daya tampung sampai 20 – 25 KWH itu bisa 300 kilometer, kalau memang 300 dibagi 13 kan sekitar 30 putaran ya baru ngecas lagi nanti,” ucapnya.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Beri Dukungan Moril,Puluhan Ribu Masyarakat Dari Berbagai Kecamatan Melakukan Aksi Damai REALITA.CO.ID || SAMPANG– Puluhan ribu masyarakat dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Sampang bersama Persekutuan Integral Aktivis Indonesia (PERISIA) menggelar aksi damai di depan Kantor Pemkab setempat. Selasa (21/5/24). Aksi damai dari ribuan massa tersebut ditunjukkan guna mendukung dan memberikan support moril terhadap kinerja Penjabat (Pj) Bupati Sampang Rudi Arifianto selama ini. Tampak masyarakat membawa poster, spanduk bertuliskan yang menunjukkan dukungan terhadap Rudi Arifianto. Korlap aksi H Sukardi mengatakan, pihaknya bersama ribuan masyarakat datang untuk mendukung penuh kerja-kerja Pj Bupati Sampang selama ini dan rencana kerja ke depan. Menurutnya selama lima bulan kepemimpinan Pj Bupati Sampang (Rudi Arifianto) banyak hal poistif yang dikerjakan untuk Kabupaten Sampang. Salah satunya adalah mengubah air laut menjadi air tawar, pemanfatan urine sapi sebagai pupuk organik cair dan rencana pembangunan embong skala besar dibeberapa titik guna menampung luapan air ketika banjir sekaligus untuk mengatasi kekurangan air ketika musim kemarau. “Artinya, Pj Bupati Sampang sudah punya i’tikad baik untuk melakukan langkah-langkah konkret memajukan kabupaten Sampang dari berbagai sisi,” ucapnya. Tak hanya itu, Sukardi juga mendukung upaya evaluasi Pj Kades yang dilakukan oleh Pj Bupati Sampang bersama dengan tim evaluasi Kabupaten. Menurutnya Evaluasi Pj Kades sudah sesuai dengan aturan Peraturan bupati (Perbup) “Akhir-akhir ini, Pj Bupati Sampang diserang sedemikian rupa oleh segelintir orang berkaitan dengan kebijakannya mengevaluasi Penjabat Kepala Desa (Pj Kades). Padahal Pj Bupati hanya menjalankan amanat perbup nomor 27/2021 pasal 72 yang menyatakan “Penjabat Kepala Desa dalam hal melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilakukan evaluasi setiap enam bulan oleh Tim Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Desa” Dimana perbup dimaksud disahkan pada periode sebelum Pak Rudi Arifiyanto menjabat sebagai Pj Bupati Sampang,” tegasnya. Berikut beberapa poin pernyataan sikap PERISAI bersama dengan ribuan masyarkat saat menggelar aksi damai. 1. Mendukung kinerja PJ Bupati Sampang, baik yang telah dilakukan dan yang masih dalam tahap perencanaan. 2. Kami dukung penuh PJ Bupati Sampang perihal evaluasi PJ Kepala Desa, Sesuai Perbup No. 27 Tahun 2021 yang disahkan oleh pemerintahan sebelumnya. 3. Mendorong PJ Bupati Sampang untuk segera membentuk Tim Terpadu untuk Monitoring kinerja PJ Kades Se-kabupaten Sampang.
Blog

REALITA.CO.ID || SAMPANG– Puluhan ribu masyarakat dari berbagai…