REALITA.CO.ID || Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Bogor hingga saat ini sudah mencapai 100 persen lebih dan secara nasional hingga April keaktifannya sudah mencapai 96,91 persen. Kota Bogor ada di posisi ke enam dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Berdasarkan hasil evaluasi Kemenko PMK, kantor staf presiden dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kota Bogor mendapatkan apresiasi karena pemerintah daerahnya yang sangat komitmen terhadap JKN, yang tidak hanya terkait UHC dan keaktifan peserta, tetapi juga ada sektor lain seperti iuran dan lainnya.
Hal ini dijelaskan Kepala Cabang BPJS Kota Bogor, Jenal M. Sambas saat menyampaikan paparan dalam Pertemuan Forum Komunikasi & Forum Kemitraan Pemangku Kebijakan Tingkat Kota Semester I yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Senin (20/5/2024).
“Kota Bogor termasuk satu yang terbaik di Jawa Barat. Selain itu Kota Bogor mendapat apresiasi dari Kementerian PMK dan tim Kepresidenan, hal ini bisa berjalan dengan sangat baik, diantaranya berkat komitmen luar biasa dari Pemkot Bogor,” katanya.
Jenal menekankan kolaborasi menjadi kuncinya, sehingga ke depan menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan tujuan program JKN, memastikan keberlangsungan program JKN.
“Dukungan dan komitmen yang diberikan Pemkot Bogor luar biasa, sehingga tidak ada kendala berarti. Semua yang diatur dalam Inpres sudah dijalankan semua,” jelasnya.
Untuk harapannya, khususnya terkait dengan layanan dapat tercapai mutu pelayanan di faskes, meningkatnya capaian kepuasan peserta dalam pelayanan faskes yang dinilai pada setiap tahun, tidak ada keluhan-keluhan di faskes, meningkatnya tingkat kepatuhan dan komitmen faskes.
Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengaku bangga atas raihan UHC Kota Bogor sudah di angka 100 persen lebih.
“Alhamdulillah UHC Kota Bogor sudah 101 persen walaupun ada di urutan keenam. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sebetulnya rutin mengenai rapat forum pemangku kepentingan utama semester I tahun 2024,” kata Sekda.
