Pasuruan, REALITA – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menyebut menghadiri acara forum perangkat daerah tahun 2027 di Diskoperindag pada Jum’at ( 13/02/26).
Untuk penguatan fondasi ekonomi kerakyatan di tahun 2027 nanti serta situasi ekonomi yang dinamis serta banyaknya tantangan, maka wajib hukumnya Diskoperindag melakukan sejumlah trobosan yang sasaranya program RKPD fokus pada pertumbuhan makro.
Juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, merata, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ada sejumlah penekanan yang perlu menjadi perhatian Diskoperindag dalam penyusunan RKPD 2027,” tambah politisi PKB tersebut.
Seperti contoh penguatan kelembagaan dan modernisasi koperasi. Menurutnya, koperasi harus kembali menjadi soko guru perekonomian.
Reformasi tata kelola, digitalisasi sistem, peningkatan kapasitas SDM pengurus, serta akses pembiayaan yang lebih mudah harus menjadi prioritas.
“DPRD mendorong agar program pembinaan koperasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi koperasi naik kelas dan sehat secara manajerial maupun keuangan,” urainya.
Kedua, UMKM naik kelas dan terintegrasi dalam rantai pasok industri. UMKM tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada skema kemitraan yang konkret.
Misalnya, kemitraan antara UMKM dengan industri besar, BUMD, maupun sektor swasta. Pendampingan legalitas, sertifikasi halal, PIRT, kemasan, branding.
“Semuanya harus diperkuat secara terintegrasi. Tahun 2027 harus menjadi momentum percepatan UMKM go digital dan go ekspor,” jelasnya.
Ketiga, penguatan sektor perindustrian berbasis potensi lokal. Kabupaten Pasuruan memiliki potensi industri yang besar yang perlu dimaksimalkan.
Namun, perlu dipastikan bahwa pengembangan industri tetap berpihak pada tenaga kerja lokal, ramah lingkungan, serta mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah.
Keempat, stabilitas dan perlindungan sektor perdagangan. Distribusi barang pokok, pengendalian inflasi daerah, perlindungan konsumen.
Selain itu, penataan pasar tradisional harus menjadi perhatian serius. Pasar rakyat harus direvitalisasi tidak hanya secara fisik, tetapi juga manajemen dan sistemnya
“DPRD juga menegaskan bahwa setiap program dalam RKPD 2027 harus berbasis data, terukur, dan memiliki indikator kinerja yang jelas,” paparnya.
Jangan sampai, kata Samsul, program ini hanya terserap anggarannya, tetapi tidak terasa dampaknya secara nyata di lapangan.
PokoknPikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat akan disinergikan dengan prioritas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
“Kami berharap forum ini menghasilkan perencanaan yang realistis, progresif, adaptif terhadap tantangan global, dan berani melakukan terobosan kebijakan,” paparnya
Ia mengajak, RKPD 2027 ini dijadikan sebagai pijakan untuk memperkuat ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.
Editor/Sam*
