Pasuruan, REALITA – Rencana Pemerintah pusat yang akan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan yang ditargetkan akan berlaku pada April 2026 bagi seluruh ASN di Pemkab dan Propinsi se Indonesia dalam menekan efesiensi energi tidak bisa di hindari ,akan tetapi kebijakan tersebut di harapkan tidak berdampak buruk pada penurunan pelayanan serta efektifitas kinerja pegawai
Menyikapi kebijakan tersebut, wakil Bupati Pasuruan Sobih Asrori yang di konfirmasi awak media pada Selasa ( 31/03/26) menuturkan bahwa Pemkab Pasuruan sudah melakukan persiapan dan dengan cermat dan matang, bahkan antisipasi sudah jauh-jauh hari di lakukan melalui himbuan Bupati Pasuruan Bapak Rusdi agar mereka untuk mematikan AC, Listrik di tempat kerja
“ untuk mendukng efesiensi BBM,bapak Bupati sudah memberikan himbauan untuk hemat energi dengan cara mematikan AC dan Lampu di ruangan karja bila tak ada kegiatan penting di kantor seperti rapat atau pelayanan”jelasnya.
Pria yang akrab di panggil Gus Sobih menambahkan,kebijakan pusat memang harus di lakukan oleh Pemkab Pasuruan untuk mendukung efesiensi anergi , namun demikian pelayanan dasar yang bersentuhan langsung bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan tidak boleh terganggu
“ jika ini resmi di berlakukan maka di pastikan 6 layanan dasar masyarakat tidak boleh ternggu yakni urusan Pendidikan, kesehatan, Pelayanan Pekerjaan umum,layanan Permukiman , katertiban & keamanan dan terakhir sosial”imbuhnnnya.
KETUA DPRD MINTA KINERJA ASN TAK MENURUN
Ketua DPRD Samsul Hidayat berharap rencana penerapan kebijakan WFH bagi para ASN di lingkungan Pemkab Pasuruan guna mendukung efesiensi energi tidak berpengaruh pada pelayanan penurun kinerja ASN serta menurunnya pelayanan kepada masyarakat
Politisi PKB ini meminta Pemkab menyiapkan langkah antisipasi di beberapa layanan dasar yang bersentuhan langsung ke masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas Lembaga Pendidikan serta kegiatan layanan dasar lainya tidak kendor dengan dalil para ASN sedang WFH
“ jangan sampai masyarakat yang berobat di rumah sakit atau puskesmas tidak terlayani karena ada kebijakan WFH, ini jangan sampai terjadi karena masyarakat yang di rugikan “jelas pria yang akrab di panggil Lek Sul ini.
Termasuk juga aktifitas belajar di sekolah sekolah sebaiknya Pemkab Pasuruan tidak sampai di lakukan pembelajaran daring,karena waktu yang longgor tersebut mengakibatkan pengawasan anak didik jadi berkurang, “mereka kan lebih banyak bermain Hp dari pada belajar karena pengawasan kurang “imbuhnya.( abi/sul)
Editor/Sam*
