Bogor, REALITA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Se-Bogor menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor, Jumat (13/2/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap satu tahun kepemimpinan Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.
Awalnya, massa aksi menyampaikan aspirasi di depan gerbang Balai Kota. Orasi dilakukan secara bergantian dengan membawa sejumlah poster dan tuntutan. Situasi kemudian memanas hingga gerbang Balai Kota dilaporkan jebol, dan mahasiswa masuk ke area lapangan dalam kompleks tersebut untuk melanjutkan aksi.
Di dalam area Balai Kota, mahasiswa tetap berorasi menyuarakan berbagai kritik dan tuntutan. Di penghujung aksi, massa aksi melemparkan kertas-kertas bekas ke lapangan sebagai simbol kekecewaan mereka terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum memenuhi harapan.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, turun langsung menemui mahasiswa yang tengah berorasi. Ia menerima perwakilan massa untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sepuluh poin tuntutan yang secara langsung disampaikan kepada Jenal Mutaqin. Tuntutan itu mencakup berbagai isu kebijakan daerah yang mereka nilai perlu pembenahan dan tindak lanjut konkret dari pemerintah kota.
Berikut merupakan 10 tuntutan mahasiswa pada kepemimpinan Walikota Bogor Dedie Rachim dan Wakil Walikota Bogor Jenal Mutaqin:
1. Mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Bogor segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Aturan tersebut diharapkan mewajibkan industri menyerap sedikitnya 70 persen pekerja ber-KTP Bogor, sebagai solusi atas tingginya angka pengangguran lulusan SMK yang mencapai 8,63 persen. Selain itu, mereka meminta adanya penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan riil dunia industri.
2. Mereka menuntut keterbukaan dan audit komprehensif terhadap tata kelola keuangan RSUD Kota Bogor, khususnya terkait utang obat-obatan senilai Rp59,4 miliar dan total kewajiban yang mencapai Rp91,5 miliar. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak. Mahasiswa juga meminta pembenahan sistem pendidikan agar lebih merata dan mampu mengatasi persoalan daya tampung sekolah negeri.
3. Aliansi mahasiswa menyoroti capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masih jauh dari target 30 persen, yakni baru sekitar 4,26 persen. Mereka menuntut penghentian sementara penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi pengembang yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan lahan resapan air sesuai regulasi.
4. Dalam sektor lingkungan, mahasiswa mendesak perbaikan menyeluruh tata kelola sampah, mulai dari sumber hingga pemrosesan akhir. Mereka juga menolak solusi jangka panjang yang dianggap bersifat pencitraan, seperti proyek PSEL, apabila persoalan pengangkutan sampah harian di tingkat kelurahan belum terselesaikan.
5. Mereka meminta percepatan penyelesaian pembangunan jalan trase Batutulis yang telah menyerap anggaran sekitar Rp26 miliar. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memulihkan akses ekonomi dan mobilitas warga Bogor Selatan.
6. Mahasiswa juga menuntut transparansi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR), yang diduga tidak sepenuhnya tepat sasaran dan berpotensi bocor.
7. Sebelum melakukan penertiban atau penggusuran pedagang kaki lima di kawasan Bogor Tengah dan Sempur, pemerintah diminta menyediakan lokasi relokasi yang layak dan strategis sebagai pusat ekonomi rakyat.
8. Persoalan kemacetan dan infrastruktur jalan rusak dinilai belum tertangani secara menyeluruh. Mahasiswa meminta perbaikan tidak hanya terfokus pada pusat kota atau penerapan Sistem Satu Arah (SSA), tetapi juga mencakup wilayah lain secara merata.
9. Mereka mendesak pembersihan instansi pelayanan publik dari praktik pungutan liar serta korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah membuka data serapan anggaran selama satu tahun terakhir secara transparan agar publik mengetahui penggunaan pajak.
10. Terakhir, mahasiswa menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan guru di Kota Bogor. Menurut mereka, kesejahteraan merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah.
