Bangkalan, REALITA – Puluhan Mahasiswa yang merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Bangkalan (Himaba) menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan pada hari Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk menuntut evaluasi komprehensif terhadap kinerja satu tahun kepemimpinan Bupati Lukman dan Wakil Bupati yang sedang menjabat.
Meskipun awalnya ada kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan ketika beberapa elemen massa ingin mendekati ruang kerja kepala daerah yang tidak ditemui, namun komunikasi yang terbuka antara koordinator aksi dengan petugas keamanan berhasil meredam ketegangan. Aparat kepolisian yang mengawal juga membantu menjaga agar situasi tetap terkendali dan tidak meluas.
Koordinator pelaksana aksi, M. Auqof Nur, menyampaikan bahwa gerakan ini bukan hanya untuk mengevaluasi kinerja, melainkan juga untuk mendorong terwujudnya perubahan nyata bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan yang kerap disebut sebagai Kota Dzikir dan Sholawat. Menurutnya, selama satu tahun terakhir, perkembangan di berbagai sektor terasa sangat lambat dan belum sesuai dengan harapan publik.
“Kita melihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara janji-janji yang disampaikan saat kampanye dengan kondisi nyata yang dialami oleh warga sehari-hari. Banyak hal yang masih perlu diperbaiki secara serius,” ungkap Auqof.
Himaba fokus mengangkat beberapa permasalahan krusial, antara lain kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan dengan banyaknya gedung sekolah yang tidak layak digunakan dan kasus sengketa lahan sekolah yang masih belum menemukan titik terang. Selain itu, mereka juga mengajukan pertanyaan mendalam terkait implementasi Program Indonesia Pintar (PIP), dengan dugaan adanya praktik salah sasaran, penyalahgunaan anggaran, hingga pungutan yang tidak sesuai aturan oleh beberapa pihak.
Tak hanya itu, kebijakan retribusi parkir berbasis langganan juga menjadi sorotan karena dinilai memberatkan masyarakat tanpa adanya peningkatan kualitas yang sebanding. “Warga sudah memenuhi kewajiban membayar, namun fasilitas parkir dan jaminan keamanan di lokasi-lokasi yang menjadi objek retribusi belum menunjukkan perbaikan yang jelas,” ucap salah satu perwakilan mahasiswa.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, Bupati Bangkalan langsung memberikan tanggapan melalui staf khususnya. Ia menyampaikan bahwa seluruh tuntutan akan ditindaklanjuti dengan seksama dan pemerintah daerah siap melakukan evaluasi internal terhadap kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun terakhir.
“Mengenai permasalahan lahan sekolah, kami sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya dengan cara yang hati-hati dan sesuai prosedur hukum, agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di masa depan,” jelas pernyataan resmi dari kantor Bupati.
Untuk kebijakan retribusi parkir berlangganan, pihak pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga sebagai upaya untuk mengelola tenaga kerja yang ada dan mengurangi praktik premanisme di wilayah parkir. Saat ini sudah terdapat 68 jukir yang resmi terdaftar dan mendapatkan gaji bulanan dari pemerintah daerah.
“Kami juga telah menjalankan program sosialisasi secara luas, serta memasang CCTV dan rambu-rambu informasi yang jelas di setiap titik parkir agar masyarakat dapat memahami aturan yang berlaku dan tidak lagi terkena pungutan liar,” tambahnya.
Pada akhir aksi, perwakilan Himaba dan pihak pemerintah daerah sepakat untuk membentuk tim kerja bersama yang akan mengawal penyelesaian berbagai permasalahan yang diajukan, dengan jadwal pertemuan pertama akan disusun dalam waktu dekat.
eMHa
